Reporter: Fahriyadi | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Tertangkapnya dua oknum pegawai pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap, bukan hanya menampar wajah institusi pelayanan pajak, melainkan juga menjadi potret kelam tidak adanya pengawasan yang kuat kepada aparatur pajak, selain pemberian remunerasi YANG ternyata tak efektif.
Wakil Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB), Eko Prasojo mengatakan pemberian remunerasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti pegawai pajak ini hendaknya harus dikaitkan dengan kinerja dan pengawasan di lapangan.
"Karena itu, kita mau mengefektifkan fungsi pengawasan melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan yang diawasi bukan hanya uang dan kinerja, tapi juga perilaku PNS," ujar Eko, Kamis (16/5).
APIP ini dinilai Eko harus independen dan memiliki integeritas yang tinggi. Rumusan terkait hal itu, saat ini sedang dibahas dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang melibatkan para Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian dan Lembaga negara.
Eko menegaskan bahwa baik dan buruknya birokrasi itu yang pertama ditentukan dengan cara kita merekrut orang. Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang mencoba memperbaiki seleksi PNS dengan apa yang kita sebut dengan sistem tes.
Selain itu, menurut Eko pemerintah juga ingin mengajak sarjana terbaik di berbagai Perguruan Tinggi untuk masuk dalam sistem birokrasi ini. "Jadi 1 persen orang terbaik di Indonesia itu harusnya mkasuk di birokrasi, itu target kita , kita akan perbaiki seleksinya. Tapi, kita juga akan perbaiki daya tariknya, incomenya kita tingkatkan, suasana kondusif dari birokrasi," lanjut Eko.
Saat ini, pemerintah sedang bekerja parapel ini memperbaiki sistem -sistem tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
