Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Meski sudah bergaji besar, masih banyak pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mencari sampingan sebagai konsultan pajak. Padahal, nyambi jadi konsultan jelas-jelas dilarang dalam kode etik pegawai.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (Sesditjen) Kementerian Keuangan Dedi Rudaedi mengakui, besarnya penghasilan konsultan pajak membuat banyak pegawai pajak yang mencari tambahan penghasilan sebagai konsultan pajak. Cuma, karena ini melanggar etik, mereka melakukannya secara diam-diam. "Dan ini sulit diketahui," kata Dedi, Kamis (25/4).
Dedi menagkui, ini menunjukan kalau proses reformasi birokrasi di Direktorat Jendral Pajak belum berjalan baik. Menurut Dedi, banyak faktor yang membuat pegawai Ditjen Pajak melakukan penyimpangan. "Selain kurang maksimalnya pengawasan, faktor remunerasi juga menjadi salah satu alasannya,"katanya, Kamis (25/4).
Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Pajak, dari tahun ke tahun jumlah pegawai pajak yang bermasalh selalu meningkat. Ditjen Pajak sendiri sudah tegas menindak setiap pegawai yang ketahuan melanggar. Pada 2010 misalnya, jumlah pegawai pajak yang dikenakan sanksi mencapai 157 pegawai. Sedangkan di 2011, jumlah pegawai yang terkena sansk bertambah menjadi 174 pegawai.
Tahun 2012 lalu, jumlah itu kembali meningkat hingga 276 pegawai. Adapun sepanjang triwulan pertama di tahun 2013 ini saja, sudah ada 54 pegawai Ditjen Pajak yang telah dikenakan sanksi karena telah melanggar aturan. Dari jumlah itu, 35 pegawai diantaranya diberikan sanksi ringan, 9 pegawai dikenakan sanksi sedang dan 10 pegawai disanksi berat. Saat ini jumlah pegawai Ditjen pajak di seluruh daerah di Indonesia mencapai 32.000 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
