Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), menggelar rapat koordinasi tingkat menteri terkait percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air serta program sampah untuk energi dan ketahanan pangan.
Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan pembenahan secara menyeluruh di bidang pangan, salah satunya mulai dari penyediaan lahan-lahan baru.
“Pemerintah terus melakukan perbaikan menyeluruh, pertama tentu pangan, ketersediaan lahan baru, terus-menerus perbaikan bersama-sama dengan pemerintah daerah, masyarakat agar pangan kita menjadi kuat,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Baca Juga: Menko Pangan Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bisa Berantas Tengkulak dan Renternir
Zulhas mengakui bahwa cadangan pangan saat ini dalam kondisi surplus, meski demikian hal ini perlu terus diperkuat sebab adanya program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan banyak pasokan pangan.
“Memang kita surplus, tetapi kan kita ingin lebih kuat karena nanti ada MBG. MBG itu kan tahun depan 88 juta (penerima manfaat) itu akan menyerap banyak sekali (pangan). Oleh karena itu perlu perbaikan menyeluruh agar produksi kita bisa lebih meningkat lagi,” terangnya.
Baca Juga: Soal Temuan Beras Oplosan, Menko Pangan Bilang Begini
Di samping itu, Zulhas menuturkan, pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola sampah. Menurutnya, persoalan sampah yang kini telah menggunung bakal diselesaikan secepat-cepatnya dengan melibatkan beberapa kalangan.
“Kami baru saja menyelesaikan perbaikan menyeluruh sola sampah, Perpres sudah selesai semua, (sampah) yang menggunung-menggunung nanti akan kita akan kerjasama dengan beberapa kalangan untuk kita selesaikan secepat-cepatnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Zulhas menambahkan, penyelesaian persoalan sampah ini akan dilakukan dalam waktu tiga sampai enam bulan ke depan, yang meliputi perizinan dan sebagainya.
“Nanti akan kita selesaikan dalam tiga sampai enam bulan ini persyaratan perizinan sehingga nanti Danantara bisa menyelesaikan dalam tempo 1 atau 1,5 tahun,” pungkasnya.
Selanjutnya: AAUI Sebut Terdapat Laporan Kerusakan atau Klaim Aset di Beberapa Daerah
Menarik Dibaca: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Besok (2/9) Hujan Lebat di Provinsi Ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
