World Bank Turunkan Proyeksi RI, Ekonom Dorong Perluasan Bantuan Sosial

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7% pada 2026 masih tergolong wajar di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.

Sebelumnya, World Bank alias Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% pada 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi pada Oktober 2025 yang memperkirakan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 4,8%.

Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update April 2026, lembaga tersebut menjelaskan bahwa perlambatan dipicu oleh tekanan eksternal, terutama kenaikan harga minyak global serta meningkatnya sentimen kehati-hatian investor di pasar keuangan internasional atau risk-off sentiment.

Baca Juga: Bank Dunia Pangkas Proyeksi Ekonomi Jadi 4,7%, Purbaya: World Bank Terlalu Pesimistis

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI, Teuku Riefky menilai revisi proyeksi tersebut masih cukup realistis mengingat tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

"Saya rasa ini cukup reasonable di tengah ketidakpastian global. Tentunya lebih sulit dibandingkan sebelumnya karena sekarang kita menghadapi tekanan harga energi dan ketidakpastian yang tinggi," kata Riefky kepada Kontan.co.id, Kamis (9/4/2026).

Ia menambahkan, dalam situasi seperti ini pemerintah perlu memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga agar konsumsi domestik, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak melemah.

Baca Juga: World Bank : Indonesia Sulit Keluar dari Negara Berpendapatan Menengah, Ini Alasannya

Menurutnya, perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah harus menjadi prioritas kebijakan.

Riefky menilai penguatan program perlindungan sosial dapat membantu menahan dampak tekanan harga energi dan ketidakpastian global terhadap kelompok rentan, sekaligus menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga.

"Yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Ini bisa dilakukan dengan memperluas jaring pengaman sosial," katanya.

Baca Juga: Bank Dunia Revisi Proyeksi Ekonomi RI Jadi 4,7% di 2026, Kemenkeu Yakin Sesuai Target

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News