Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan pemerintah berkomitmen mencegah terjadinya kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.
Dia menyebut, komitmen tersebut salah satunya dapat dilihat dari upaya pemerintah memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ke dalam Inventarisasi 37 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Dia juga menegaskan, pemerintah dan berbagai pihak terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan kepada perempuan di seluruh sektor.
“Pemerintah bersama dengan stakeholders terkait terus berusaha melakukan usaha pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan baik di ranah personal, ranah publik, komunitas, maupun di dalam ranah negara,” ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11).
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin berharap bank wakaf mikro digulirkan di pesantren-pesantren
Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan, diperlukan strategi khusus upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan ke dalam kebijakan daerah supaya dapat menjangkau perempuan di seluruh Indonesia.
Karenanya, dia meminta Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyiapkan laporan rinci yang bisa dijadikan dasar telaahan oleh instansi terkait.
“Kami perlu mendapatkan laporan rinci untuk dibicarakan dengan Menteri Dalam Negeri,” ujar Ma'ruf.
Sementara itu, Ma'ruf menyebut perempuan memiliki peran penting dalam seluruh sektor kehidupan, salah satunya sektor ekonomi dan politik. Untuk itu, kepercayaan diri perempuan harus dibangun agar mereka dapat menjalankan peran strategisnya dalam pemberdayaan dan pemulihan ekonomi.
“Ini juga menjadi perhatian pemerintah untuk program rehabilitasi,” kata Ma'ruf.
Ma'ruf mengatakan, untuk mencegah terjadinya kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dibutuhkan peningkatan kolaboarasi berbagai pihak, salah satunya Komnas Perempuan.
Ma'ruf meminta agar Komnas Perempuan dapat menginisiasi terbentuknya think tank (wadah pemikir) untuk mengembangkan diskusi tentang perempuan agar hak asasi perempuan dapat ditegakkan dengan adil di Indonesia.
“Komnas Perempuan diharapkan dapat mendorong terbangunnya forum akademisi, organisasi masyarakat sipil, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok strategis untuk mengembangkan pengetahuan perempuan sebagai dasar kebijakan pembangunan di Indonesia termasuk pencegahan kekerasan. Juga peran aktif Komnas Perempuan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan saran pembangunan dan melakukan tindakan nyata dalam menegakkan hak asasi perempuan,” kata Ma'ruf.
Selanjutnya: Ma'ruf Amin sebut ekonomi syariah berpotensi perkuat ketahanan ekonomi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
