kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.880.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.260   50,00   0,31%
  • IDX 6.928   30,28   0,44%
  • KOMPAS100 1.008   6,44   0,64%
  • LQ45 773   2,07   0,27%
  • ISSI 227   2,98   1,33%
  • IDX30 399   1,47   0,37%
  • IDXHIDIV20 462   0,59   0,13%
  • IDX80 113   0,62   0,55%
  • IDXV30 114   1,38   1,22%
  • IDXQ30 129   0,27   0,21%

Wapres minta masyarakat sabar atas kasus Ahok


Senin, 28 November 2016 / 15:57 WIB
Wapres minta masyarakat sabar atas kasus Ahok


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau, kepada masyarakat untuk sabar menunggu proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Saat ini berkas perkara terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok telah diserahkan penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan.

“Proses hukum jalan, karena itu kita menganjurkan sabar menunggu lah proses hukum itu,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (28/11), menyikapi aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 2 Desember 2016.

Wapres menegaskan, pemerintah tidak bisa melarang orang untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Namun, ia mengimbau, agar pendapat itu disampaikan secara damai dengan cara berdialog.

“Pemerintah pasti menerima dialog itu, tapi apapun itu harus menunggu proses hukum,” kata dia.

Ia mengingatkan, pemerintah tidak bisa ditekan untuk mengambil sebuah sikap. Pemerintah akan menunggu proses hukum yang berjalan sebelum mengambil langkah apapun.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berharap pada Selasa (29/11), Kejaksaan bisa menyatakan lengkap atau P21 berkas perkara kasus Ahok.

Jika dinyatakan lengkap, penyidik akan langsung menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan pada pekan ini.

"Dengan demikian, tugas penyidikan dari kepolisian selesai dilaksanakan, tinggal kami kawal masa persidangan nanti," kata Kapolri seusai bertemu dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) di Kantor MUI, Jakarta, Senin.

"Kita berharap agar persidangan dapat dilaksanakan secepatnya sehingga kita bisa melihat langsung jalannya persidangan. Di situ semua keputusan akan diserahkan kepada mekanisme hukum," tambah Kapolri.

Kepolisian dan pihak GNPF MUI sepakat bahwa aksi pada 2 Desember 2016, digelar di kawasan Monas, Jakarta.

 
Polri juga menyiapkan Jalan Merdeka Selatan jika massa tidak tertampung di Monas.

Polri melarang aksi digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia karena melanggar aturan. (Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×