Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan perumahan melalui Program Sejuta Rumah. Selain untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat, program tersebut juga mendorong usaha lain yang terkait dengan pembangunan rumah.
“Pemerintah mendorong pembangunan perumahan, mendukung bukan hanya untuk mengurangi backlog kekurangan perumahan, tapi juga punya multiplier effect, termasuk usaha masyarakat, seperti gorden, bata, dan pasir,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ketika menerima Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), di Kediaman Resmi Wapres Jakarta, Selasa (24/5).
Meskipun sempat terdampak akibat pandemi, Wapres menyebutkan sektor properti masih menunjukkan tren positif dibandingkan sektor lain. Untuk itu, ia menekankan, pembangunan satu juta rumah harus dioptimalkan.
“Pemerintah mendorong pembangunan satu juta rumah, hanya memang di pandemi ada penurunan tahun 2020-2021, tetapi masih positif dibanding sektor lain, ini harus didorong terus,” ucap Ma'ruf.
Baca Juga: Bank BTN Dapat Pendanaan dari JICA, Citi Bank dan BCA Senilai US$ 100 Juta
Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengungkapkan, saat ini sektor perumahan masih menunjukan hasil positif dibandingkan dengan sektor usaha lain meskipun sedikit melandai di tengah pandemi yang melanda.
“Program sejuta rumah yang sedang berjalan dan on the right tract, peningkatan selama pandemi sedikit melambat, tapi selama pandemi salah satu bidang usaha yang masih positif adalah di bidang properti, termasuk di bidang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah,” ucap Paulus.
Paulus menambahkan, saat ini DPP REI sedang mendorong program untuk memudahkan masyarakat, khususnya pekerja untuk mendapatkan perumahan layak huni. Khususnya apartemen dengan cara menyewa untuk kemudian memiliki (rent to own).
Baca Juga: Emiten Properti Optimistis Pasang Target Penjualan, Begini Tanggapan Apersi
“Untuk apartemen kami sampaikan ada program rent to own, bukan masalah kejenuhan market, tapi kemampuan masyarakat untuk memiliki apartemen karena nilai bangunannya cukup mahal, sehingga dengan program ini menyewa dulu untuk memiliki kemudian,” terang Paulus.
Sebagai informasi, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 menyebutkan angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
