Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah berupaya untuk membangun kawasan industri halal di Indonesia. Saat ini sudah ada beberapa kawasan industri halal yang ditetapkan, salah satunya berlokasi di Sidoarjo, Jawa timur yaitu SAFE and LOCK Halal Industrial Park (HIP).
Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun meminta agar pemerintah daerah Jawa Timur segera mendorong pemenuhan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh kawasan industri halal tersebut.
"Saya mengharapkan agar pemerintah daerah Jawa Timur dapat segera mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam suatu kawasan industri halal dapat segera terpenuhi," ujar Ma'ruf dalam Webinar Nasional "Menyongsong Era Halal Industri Jawa Timur: Peluang dan Tantangan" UIN Sunan Ampel Surabaya, Rabu (3/3).
Dia pun mencontohkan beberapa fasilitas yang dimaksud yakni fasilitas lembaga pemeriksa halal termasuk ketersediaan penyelia halal, laboratorium, instalasi pengolahan air baku halal, layanan keuangan syariah, dan fasilitas lainnya.
Baca Juga: Ekonomi Islam tertekan, Wapres: Peluang permintaan produk halal bisa dimanfaatkan
Tak hanya itu, dia juga berharap Pemda Jatim aktif mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo dan memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera beroperasi di kawasan industri halal tersebut.
Menurut Ma'ruf, setelah kawasan industri halal ditetapkan, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut yakni bagaimana kawasan industri halal ini segera diisi dengan berbagai produsen industri produk halal. Meski begitu, Ma'ruf berpendapat bahwa Provinsi Jawa Timur berdaya saing terkait hal ini.
"Saya menilai Provinsi Jawa timur memiliki daya saing industri karena tersedianya SDM yang baik, sumber daya alam yang melimpah, serta tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara yang memadai," katanya.
Tantangan berikutnya adalah membangun management information system (MIS) yang terintegrasi untuk mencatat data produksi maupun nilai perdagangan produk halal yang diproduksi dan diperdagangkan melalui kawasan industri halal ini.
Menurutnya, perlu ada kodifikasi yang bisa mengintegrasikan sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi, sehingga statistik data perdagangan produk halal melalui kawasan industri ini dapat tercatat dengan baik.
Baca Juga: Dorong pengembangan industri halal, pemerintah siapkan 6 kawasan khusus
"Hal ini harus kita mulai dengan membangun traceability atau ketelusuran dari mulai raw material berupa hasil pertanian dan perkebunan, produk hewani, produk perikanan dan sumber daya kelautan, kemudian berlanjut ke produk setengah jadi, sampai dengan produk jadi yang siap pakai di tingkat konsumen," jelas Ma'ruf.
