kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Wapres Gibran Minta PPDB Zonasi Dihapus, Abdul Mu'ti: Tunggu Hasil Kajian Tim


Jumat, 22 November 2024 / 15:00 WIB
Wapres Gibran Minta PPDB Zonasi Dihapus, Abdul Mu'ti: Tunggu Hasil Kajian Tim
ILUSTRASI. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Mendikdasmen Abdul Mu'ti merespons perintah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghapus Penerimaan Peserta Didik Baru jalur zonasi.


Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti merespons perintah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghapus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. 

Prof. Mu'ti mengatakan, saat ini pihaknya masih mengkaji lebih lanjut mengenai langkah kebijakan terkait PPDB. 

"Sekarang saya masih menunggu masukan dari tim pengkajian yang kami bentuk," kata Prof. Mu'ti di UIN Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (22/11/2024). 

Prof. Mu'ti mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu laporan terkait kajian PPDB dari tim kajian yang sudah dibentuk dan meminta semua pihak menunggu laporan hasil kajian. 

Apabila laporannya sudah ada, akan diumumkan paling lambat Maret 2025 mendatang sebelum mulai tahun ajaran baru di sekolah. 

Baca Juga: Mendikdasmen Abdul Mu'ti Minta Guru Tetap Netral Jelang Pilkada 2024

"Tapi sebelum Februari, atau paling lambat bulan Maret sebelum tahun ajaran baru, keputusan PPDP dan juknisnya serta Juklak sudah kami terbitkan," ucap dia. 

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta Mendikdasmen Prof. Abdul Mu'ti menghapus sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). 

Gibran mengatakan, ia telah memberikan arahan kepada para Kepala Dinas di seluruh Indonesia saat Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diadakan di Jakarta Selatan pada Senin, 11 November 2024. 

Kemudian kini, ia meminta secara langsung Mendikdasmen Prof. Mu'ti untuk menghapus PPDB sistem zonasi. 

"Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak, ini zonasi harus dihilangkan," kata Gibran di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat, dikutip dari Kompas.com, Kamis (21/11/2024). 

Selain itu, Gibran juga meminta para kepala dinas pendidikan untuk memprioritaskan pendidikan digital di Indonesia. 

Sebab, menurut Gibran, pendidikan berbasis digital adalah kunci dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. 

Gibran juga menekankan pentingnya pengenalan coding atau pemrograman sebagai mata pelajaran sejak dini bagi peserta didik. 

"Kita tidak boleh ketinggalan dari negara lain dan ini yang nanti bisa mengikuti itu anak-anak muda. Jadi jangan sampai ketinggalan," pungkas Gibran.

Baca Juga: Kemendikdasmen Buka Peluang Rekrut Tenaga Pengajar Coding

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wapres Gibran Minta PPDB Zonasi Dihapus, Ini Jawaban Mendikdasmen", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/edu/read/2024/11/22/145049571/wapres-gibran-minta-ppdb-zonasi-dihapus-ini-jawaban-mendikdasmen.

Selanjutnya: Ini Faktor Pendongkrak Pendapatan & Laba Harita Nickel (NCKL) per Kuartal III-2024

Menarik Dibaca: KISI Asset Management Luncurkan Reksadana Syariah Berbasis Sektor Teknologi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×