kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Wamenkeu: Sinergi dan Kolaborasi Kunci Atasi Masalah Ekonomi di Indonesia


Rabu, 23 Februari 2022 / 15:22 WIB
Wamenkeu: Sinergi dan Kolaborasi Kunci Atasi Masalah Ekonomi di Indonesia
ILUSTRASI. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ekonomi di Indonesia.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sinergi dan kolaborasi harus tetap dipegang oleh berbagai bidang ataupun instansi untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan ekonomi di Indonesia.

“Saya ingin kolaborasi ini menjadi dasar karena tugas kita adalah menjaga perekonomian, menjaga masyarakat karena itu di dalam berbagai level harus ada sinergi dan kolaborasi,” ujar Suahasil, Rabu (23/2).

Ia menambahkan, ketika menghadapi suatu isu atau permasalahan tak hanya instansi terkait yang menangani, namun saat ini seluruh instansi pemerintahan juga harus ikut berkonstribusi.

Suahasil mencotohkannya dalam isu pangan. Pada masa lalu, isu tersebut bukanlah bidang Kementerian Keuangan, namun sekarang isu tersebut bisa didalami dan dijaga karena ada di berbagai macam bidang di Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Harga Minyak Melonjak, Realisasi Subsidi Energi Melejit 347,2% di Januari 2022

“Kalau sekarang cara kita berpikir adalah isu pangan itu bisa kita dalami dan harusnya bisa kita jaga karena ada diberbagai macam bidang di Kementerian Keuangan,” katanya.

Hal ini karena Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima belanja negara yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Yang merumuskan ada dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), yang menjaga ada dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan yang menggelontorkan uangnya ada dari Direktorat Jenderal Perbendaharan. Langsung kelihatan dalam berbagai macam unit,” katanya.

Isu pangan juga tidak hanya dikerjakan oleh Kementerian Keuangan namun juga dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN dibidang pangan terkadang meminta dukungan dari pemerintah seperti penyertaan modal negara (PMN) dan penjaminan yang dijaga oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR).

Sehingga, kata Suahasil, jika tidak ada sinergi maka akan kehilangan daya untuk melakukan perbaikan. “Itu baru satu isu, dan tadi saya ilustrasikan saja mengenai isu pangan. Banyak isu-isu yang lain, seperti infrastruktur dan kesehatan,” imbuhnya.

Baca Juga: Kemenkeu Mencatat PNBP pada Januari 2022 Tembus Rp 22 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×