kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.191.000   16.000   0,74%
  • USD/IDR 16.742   -34,00   -0,20%
  • IDX 8.099   58,67   0,73%
  • KOMPAS100 1.123   8,34   0,75%
  • LQ45 803   6,91   0,87%
  • ISSI 282   2,37   0,85%
  • IDX30 422   3,62   0,87%
  • IDXHIDIV20 480   0,21   0,04%
  • IDX80 123   1,39   1,14%
  • IDXV30 134   0,51   0,38%
  • IDXQ30 133   0,20   0,15%

Wakil Ketua Komisi II DPR tolak pansus pilpres


Jumat, 15 Agustus 2014 / 21:27 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR tolak pansus pilpres
ILUSTRASI. 5 Cara Mengaktifkan Bluetooth di Laptop Windows Semua Varian


Sumber: TribunNews.com | Editor: Dadan M. Ramdan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo berpendapat, panitia khusus pemilihan presiden tidak diperlukan. Lebih baik, Komisi II DPR memanggil penyelenggara pemilu sebagai bentuk pengawasan.

"Seperti pileg kemarin, rapat intensif kita ambil kesimpulan. Hasilnya cukup kritis, kita nyatakan pemilihan paling brutal," tutur Arif di Gedung DPR, Jumat (15/8).

Arif mengatakan hal itu tidak berarti keputusan politik mengganggu stabilitas Indonesia. Mengenai akan adanya usulan pansus pilpres untuk dibawa ke paripurna, Arif menilai pendapat itu tidak dilarang. "Saya kira pendapat boleh saja. Kan belum ada keputusan apapun. Tapi perlu pertimbangkan waktunya," kata politisi PDIP itu.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra mendukung pembentukan pansus pemilihan presiden. Menurut Politisi Gerindra Martin Hutabarat, pembentukan pansus tidak terkait dengan pemenang pemilihan presiden. "Kalau Komisi II DPR, kita dukung supaya sistem berjalan maksudnya adalah agar kekurangan dalam penyelengaran pemilu bisa diperbaiki ke depan sehinga jadi pembelajaran penyelenggara pusat ke daerah dalam pusatnya jadi amburadul," katanya.

Martin bilang, tidak mempermasalahkan siapa nantinya yang akan ditetapkan sebagai presiden terpilih. Tetapi, pansus dibentuk bertujuan agar penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.

Ia mencontohkan dimana di Papua masih menggunakan sistem noken. Hal itu perlu dikaji lagi penggunaannya. "Ini kan sampai jutaan orang engga memilih tapi suaranya ada, harus dimulai dipikirkan DPR. Pansus pilpres mendiskusikan itu," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×