Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Salah satu visi Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya adalah menjadikan Indonesia berjaya di sektor kelautan dan maritim. Visi ini disebut layak didukung sekaligus dikritisi. Menghapus kerugian ribuan triliun rupiah dari kekayaan laut adalah tantangan visi ini.
"Banyak pekerjaan rumah agar Indonesia layak menjadi poros maritim dunia," kata anggota DPR Yudi Widiana Adia, dalam pernyataan yang diterima Kompas.com pada Selasa (21/10/2014). Dia mengatakan, 70% wilayah Indonesia merupakan laut tetapi justru pembangunan sektor kelautan dan maritim masih jauh tertinggal.
"Sampai dengan era SBY selesai, Indonesia belum layak dIsebut sebagai negara maritim karena perekonomian, industri, serta perniagaannya belum betul-betul mengoptimalkan potensi laut," ujar Yudi.
Karenanya, Yudi meminta Jokowi memunculkan cetak biru pembangunan pelabuhan-pelabuhan laut untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia tersebut. Bagaimanapun, ujar dia, pelabuhan merupakan simpul pergerakan orang, barang, dan jasa, yang dengannya nilai ekonomi laut akan meningkat.
Yudi juga berpendapat, kekuatan armada laut Indonesia juga harus mantap bila memang menghendaki negara ini berjaya di samudera. "Bukan hanya menjaga pertahanan keamanan, tetapi juga kekayaan sumber daya laut Indonesia dari penjarahan asing," tegas dia.
Kerugian ribuan triliun rupiah
Potensi kemaritiman Indonesia, lanjut Yudi, juga belum digarap optimal. Keuntungan posisi strategis Indonesia, misalnya, menurut dia justru dinikmati Singapura karena kemampuan negara kota itu memberikan layanan yang memuaskan bagi kapal dagang yang melintas di perairan Nusantara.
"Indonesia memiliki tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dengan potensi nilai perdagangan US$ 1,5 juta per hari, setara sekitar Rp 18 miliar per hari, tetapi belum memberi manfaat secara ekonomi," papar Yudi.
Berdasarkan data Badan Pangan Dunia (FAO), tutur Yudi, nilai perekonomian dari laut Indonesia diperkirakan mencapai US$ 3 triliun sampai US$ 5 triliun- setara sekitar Rp 36.000 triliun sampai Rp 60.000 triliun- per tahun.
"Sayangnya, kekayaan sumber daya alam yang besar itu dijarah asing," kecam Yudi. Menurut Yudi, nilai ikan yang dicuri oleh nelayan asing dari wilayah laut di Indonesia tak kurang dari US$ 23 miliar-sekitar Rp 276 triliun- per tahun. Karenanya, Yudi meminta Jokowi benar-benar berkomitmen mengembalikan kekayaan maritim Indonesia.
Menurut Yudi, mutlak dibutuhkan penguatan infrastruktur yang menunjang pembangunan ekonomi maritim, peningkatan sumber daya manusia--terutama nelayan dan masyarakat pesisir--, serta penegakan hukum di laut. "Termasuk penguatan armada pengamanan laut, merupakan pekerjaan rumah utama yang harus dituntaskan Jokowi untuk visi ini."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
