kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Jokowi ingin Kementerian Maritim dan Pangan


Senin, 25 Agustus 2014 / 08:29 WIB
Jokowi ingin Kementerian Maritim dan Pangan
ILUSTRASI. Kode Redeem FF Hari ini 10 Maret 2023, Kesempatan Klaim Skin Senajta hingga Voucher


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo menekankan pentingnya keberadaan Kementerian Maritim dan Kementerian Pangan pada kabinet menteri 2014-2019. Keberadaan kedua kementerian ini tengah dimatangkan oleh Tim Transisi bentukan Jokowi.

Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, Kementerian Maritim akan mengurusi kelautan Indonesia, salah negara kepulauan terbesar di dunia. Sementara itu, Kementerian Pengan akan membidangi sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian.

Lebih lanjut, Andi mengatakan, Jokowi berencana membagi Kementerian Pendidikan yang ada saat ini menjadi dua yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pembangunan Karakter Norma Budaya Bangsa Tinggi dan Riset. 

“Jadi kalau Kementerian Dasar itu dibangun dulu dasarnya yang kuat, kalau Kementerian Riset yang melakukan link and match antara universitas, kajian dan lapangan kerja dan industri,” ujar Andi di Jakarta, Minggu (24/8). 

Jokowi, kata Andi, juga ingin agar Tim Transisi membuat kajian lebih dalam mengenai cara penguatan sistem presidensial melalui penguatan peran lembaga Kantor Kepresidenan. Dalam pertemuan dengan Tim Transisi selama 3,5 jam tadi sore, Jokowi mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara. 

“(Badan ini) menggabungkan pajak dan bea cukai atau wewenang untuk melakukan pengawasan, misal pengawasan program pembangunan, pengawasan keuangan dalam bentuk audit atau pengawasan kinerja aparatur sipil negara,” ujarnya. (Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×