Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Hal ini berpotensi menggagalkan Program Presiden Joko Widodo sebagaimana diatur dalam RPJMN 2020-2024 khususnya target prevalensi merokok untuk penduduk di bawah 18 tahun.
Tidak saja berdampak pada prevalensi perokok remaja, kerumitan struktur tarif cukai rokok juga menyebabkan penerimaan negara dalam bentuk cukai menjadi tidak optimal.
Baca Juga: Kinerja HM Sampoerna (HMSP) dibayangi kenaikan cukai, simak rekomendasi sahamnya
Berdasarkan penelitian Bank Dunia, potensi penerimaan negara dari cukai rokok yang akan didapatkan dengan melakukan reformasi cukai pada tahun 2020 mencapai 0.7% dari total PDB Indonesia.
Potensi penerimaan negara dari cukai ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan naiknya tarif cukai rokok.
“Dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia dan sekaligus mencegah semakin tingginya konsumsi merokok pada kalangan remaja akibat peredaran rokok murah, maka Visi Integritas mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan penyederhanaan - bukan justru memperumit - struktur tarif cukai rokok sesuai dengan mandat RPJMN 2020-2024,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
