/2025/08/18/1639387516.jpg "UU Perlindungan Ketenagakerjaan Diperluas, Kampus Diminta Audit Status Dosen & Tendik")
Reporter: Genta Disa | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perguruan tinggi perlu meninjau kembali status hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan (tendik) menyusul perluasan cakupan pemberi kerja dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan ini membuat institusi pendidikan turut memiliki kewajiban perlindungan ketenagakerjaan, tidak terbatas pada perusahaan atau pengusaha.
Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI), I Gede Dewa Karma Wisana mengatakan, cakupan pemberi kerja yang luas sebenarnya telah diatur dalam UU No. 13/2003, termasuk usaha sosial seperti yayasan.
Namun, UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru memberikan penegasan dengan mencantumkan bidang pendidikan secara eksplisit dalam Pasal 2. Dengan demikian, institusi pendidikan yang mempekerjakan seseorang dengan memberikan upah atau imbalan dalam bentuk lain turut masuk dalam cakupan aturan tersebut.
“Yang baru, Pasal 2 kini menyebut bidang pendidikan secara eksplisit, dan sebagian besar kewajiban inti yang menegaskan kepada pemberi kerja, bukan hanya pengusaha,” ujar Dewa kepada Kontan, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga: UU Perlindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Serikat Buruh: 90% Aspirasi Buruh Didengar
Menurutnya, ketentuan tersebut sekaligus menghilangkan alasan bahwa kampus bukan merupakan industri sehingga tidak perlu tunduk pada ketentuan perlindungan ketenagakerjaan.
“Dengan argumen ini bisa dibilang bahwa kampus bukan industri tidak bisa lagi digunakan,” tegasnya.
Salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian perguruan tinggi adalah praktik memperpanjang kontrak dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun, meskipun pekerjaan yang dilakukan bersifat tetap.
Dewa menilai, praktik tersebut berisiko bertentangan dengan ketentuan baru mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). UU Perlindungan Ketenagakerjaan membatasi masa PKWT maksimal empat tahun dan hanya dapat digunakan untuk pekerjaan yang tidak bersifat tetap.
“Risiko terbesar bagi kampus adalah praktik mengontrak dosen dan tenaga kependidikan (tendik) yang diperpanjang setiap tahun untuk pekerjaan tetap,” ungkap Dewa.
Ia menjelaskan, pelanggaran terhadap ketentuan PKWT dapat berimplikasi pada perubahan status hubungan kerja. Status pekerja yang semula terikat kontrak dapat berubah demi hukum menjadi pekerja tetap.
“Jika dilanggar, status pekerja demi hukum berubah menjadi pekerja tetap,” katanya.
Baca Juga: Menaker Pastikan Penetapan UMP 2027 Sesuai UU Perlindungan Ketenagakerjaan Baru
Selain persoalan kontrak dosen dan tendik, perguruan tinggi juga perlu memperhatikan praktik alih daya. Dewa menyebut, kampus tidak dapat mengalihdayakan tenaga administrasi maupun teknologi informasi (TI).
Risiko lainnya adalah munculnya pergeseran status hubungan kerja sebagai respons terhadap meningkatnya kewajiban pemberi kerja kepada pekerja tetap.
Dewa menilai, ketika kewajiban terhadap pekerja tetap meningkat pesat, sementara pekerja lepas cukup diatur melalui kesepakatan, terdapat potensi pemberi kerja mengubah status pekerja menjadi mitra atau tenaga honorer.
“Ada potensi muncul insentif untuk mengubah status pekerja menjadi mitra atau honor per SKS,” jelasnya.
Menurut Dewa, perubahan status tersebut perlu diantisipasi agar perluasan perlindungan ketenagakerjaan tidak justru mendorong praktik penghindaran kewajiban pemberi kerja melalui perubahan bentuk hubungan kerja.
Untuk itu, ia merekomendasikan perguruan tinggi melakukan audit terhadap status seluruh personel dalam enam bulan ke depan. Audit tersebut diperlukan untuk memetakan kesesuaian hubungan kerja dosen dan tendik dengan ketentuan baru, termasuk pekerja yang selama ini dikontrak berulang kali untuk pekerjaan tetap.
“Oleh karena itu direkomendasikan agar kampus-kampus mengaudit status seluruh personelnya dalam enam bulan ke depan, sebelum peraturan pemerintah turunannya terbit,” ujarnya.
Dewa menyebut, peraturan pemerintah sebagai aturan turunan UU Perlindungan Ketenagakerjaan dijadwalkan terbit paling lambat Oktober 2027. Dengan demikian, perguruan tinggi perlu melakukan penyesuaian sejak dini sebelum aturan pelaksana tersebut diterbitkan.
Di samping itu, ia mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menerbitkan pedoman bersama untuk memperjelas penerapan aturan ketenagakerjaan di lingkungan perguruan tinggi.
Pedoman tersebut terutama diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai status pegawai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) yang hingga kini masih berada dalam wilayah abu-abu.
“Kemendiktisaintek perlu menerbitkan pedoman bersama, khususnya terkait soal status pegawai perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang masih abu-abu,” pungkas Dewa.
Baca Juga: UU Perlindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Atur Pesangon hingga Larangan Tahan Ijazah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
