Reporter: Venny Suryanto, Rahma Anjaeni, Yusuf Imam Santoso | Editor: Adinda Ade Mustami
Kemkeu juga mencatat, realisasi belanja negara turun 1,4% yoy menjadi Rp 843,9 triliun pada akhir Mei lalu. Sri Mulyani bilang, penurunan belanja negara ini, terutama belanja kementerian dan lembaga (K/L), sejalan dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang dijalankan sejak April lalu.
Meski demikian, Menkeu bilang, pemerintah memberikan bantalan kontraksi ekonomi dari anggaran belanja bantuan sosial (bansos) yang tumbuh cukup tinggi mencapai 30,7% yoy.
"Ini menggambarkan upaya kami untuk memberikan bantalan sosial akibat berbagai kontraksi ekonomi," kata Sri.
Baca Juga: Sri Mulyani pastikan tarik PPh Netflix, Spotify, dan Zoom setelah konsensus global
Dengan realisasi penerimaan dan belanja tersebut, realisasi defisit anggaran per akhir Mei mencapai Rp 179,6 triliun atau setara 1,01% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Rendahnya penerimaan, membuat pemerintah mau tidak mau menarik utang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran, termasuk biaya penanganan dampak Covid-19. Terlebih, Sri Mulyani juga memperbesar anggaran tersebut dari sebelumnya sebesar Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun.
Baca Juga: Meski defisit melebar, strategi pembiayaan APBN dipastikan tidak berubah
Makanya, realisasi pembiayaan utang pemerintah juga membengkak, yakni menjadi sebesar Rp 360,7 triliun atau naik 123% yoy. Adapun realisasi penerbitan surat berharga negara (SBN) hingga akhir Mei lalu telah mencapai Rp 36o triiliun, naik hampir dua kali lipat dari realisasi pada akhir Mei 2019.
"Pasar SBN sudah mulai bullish seiring dengan tren incoming bid lelang surat utang negara (SUN) yang mulai naik sejak April. Bahkan incoming bid dari investor asing sudah berada pada kondisi normal seiring dengan terjadinya net buy dari investor asing pada beberapa pekan terakhir," tambah Menkeu
