Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I-2020 sebesar US$ 389,3 miliar.
ULN Indonesia tersebut tumbuh 0,5% yoy, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 7,8% yoy. Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN publik dan perlambatan pertumbuhan ULN swasta.
Ekonom BNI Ryan Kiryanto menilai ke depan porsi utang luar negeri bisa tumbuh, terutama sebagai pembiayaan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) pada kuartal II-2020.
Baca Juga: Utang luar negeri Indonesia di kuartal I 2020 melambat
Adapun Catatan BI, ULN pemerintah mengalami penurunan pada akhir kuartal I-2020 tercatat sebesar US$ 181,0 miliar atau terkontraksi 3,6% yoy, berbalik dari kondisi kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,1% secara tahunan.
Penurunan posisi ULN pemerintah tersebut antara lain dipengaruhi oleh arus modal keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan pembayaran SBN yang telah jatuh tempo.
“Dari berbagai skenario dan hitung-hitungan, tampaknya kebutuhan pembiayaan penangan Covid-19 makin membesar. Ada potensi kenaikan utang pemerintah, baik utang domestik maupun ULN,” kata Ryan kepada Kontan.co.id, Jumat (15/5).
Baca Juga: Cara unik MIND ID yakinkan investor sampai dapat Rp 37,5 triliun, dari rumah bisa!
Menurutnya berapapun lonjakan utang pemerintah, tetap harus diupayakan jangan sampai melampaui ambang batas berstandar internasional, yakni 60% dari PDB.
“Barangkali batas atas 35% dari PDB masih bisa kita toleransi karena memang kebutuhannya yang mendesak,” ujarnya.
Selain itu pengelolaan Utang harus prudent dengan alokasi dan realokasi anggaran bersumber dari utang yang tepat guna, tepat waktu, tepat prioritas dan tepat sasaran. Dus prinsip efisiensi dan efektivitas harus menjadi dasar utama pengelolaan utang pemerintah.
Di sisi lain, Ryan bilang agar porsi utang pemerintah masih bisa terjaga, tak kalah pentingnya adalah upaya atau strategi pemerintah untuk bisa menjaga tingkat penerimaan, sehingga mampu memenuhi kewajiban saat utang jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran utang tersebut.
Baca Juga: Diplomat top Eropa ingin penyelidikan independen atas asal-usul virus corona
“Intinya, harus ada keseimbangan yg baik dan stabil antara sisi belanja bersumber dari utang dengan sisi penerimaan sehingga defisit APBN tidak melebar, tetapi sesuai dengan yang sdh dipatok oleh pemerintah,” ujar rian.
Ekonom Universitas Perbanas Piter Abdullah menambahkan dalam posisi krisis, penambahan utang, termasuk ULN adalah hal yang wajar. asalkan penambahan utang tersebut nantinya bisa efektif menyelamatkan perekonomian dalam negeri.
”Sehingga, bisa meningkatkan daya tahan korporasi kita sehingga nantinya bisa cepat melakukan recovery,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
