Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 membengkak, bila dibandingkan dalam APBN 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, total anggaran bansos pada tahun ini sekitar Rp 496 triliun, atau naik Rp 20 triliun dari Rp 476 triliun pada tahun 2023.
Anggaran bansos tersebut mendaki, kendati pemerintah telah berhasil menekan angka kemiskinan di republik ini.
Baca Juga: Anggaran Bansos Naik Rp 20 Triliun, Salah Satu Upaya Berantas Kemiskinan Ekstrem
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36%, atau turun dari 9,57% pada September 2022.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengungkapkan, kenaikan anggaran bansos di tengah penurunan angka kemiskinan bukanlah sebuah soal.
“Bila kemiskinan menurun, tidak mesti anggaran bansos juga turun,” tegas Ronny kepada Kontan.co.id, Minggu (4/2).
Mengingat, tujuan utama bansos adalah mempertahankan masyarakat untuk tidak jatuh jauh ke dalam jurang kemiskinan, terlebih mereka yang berkategori rentan miskin agar tak jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Baca Juga: Kemenkeu Kembali Blokir Anggaran Kementerian/Lembaga Rp 50,14 Triliun di Tahun 2024
Apalagi, saat ini inflasi pangan atau volatile food masih berfluktuasi. Hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan, inflasi pangan Januari 2024 sebesar 7,22% yoy atau naik dari 6,73% yoy.
Sebagian besar masyarakat di segmen tersebut, banyak menggunakan pendapatannya untuk konsumsi komoditas pokok.
Sehingga, saat harga pangan naik tajam, maka pendapatannya akan terse rap nears semua untuk makanan pokok, dan membuat kebutuhan lainnya sulit dipenuhi, termasuk kebutuhan gizin anak-anak.
Baca Juga: Kemenkeu Blokir Anggaran Kementerian/Lembaga Rp 50,14 Triliun di 2024, Ini Alasannya
Sehingga, “segmen masyarakat rentang ini lebih besar daripada masyarakat miskin, sehingga penerima bansos tidak saja masyarakat yang masuk ke dalam data masyarakat miskin versi BPS,” tambahnya.
Soal kemungkinan tidak tepat sasaran, Ronny mengingatkan ini adalah pekerjaan rumah yang harus dirampungkan oleh pemerintah.
Namun dari sisi tepat guna, ia yakin sangat besar peluangnya bagi masyarakat penerima bantuan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
