Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun depan pemerintah mengakui dampak pandemi corona virus disease (Covid-19) masih memukul perekonomian, meskipun ada tanda-tanda pemulihan sejak paruh kedua tahun ini.
Belum lagi dinamika geopolitik global yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 yang sudah disetujui parlemen, pemerintah mematok penerimaan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun, sementara belanja negara Rp 2.750 triliun.
Sehingga defisit anggaran 2021 mencapai Rp 1.006,4 triliun atau setara 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Baca Juga: Chatib Basri minta pemerintah fokus perkuat daya beli melalui BLT dan tak takut utang
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ubaidi Socheh mengatakan, postur APBN tersebut diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5%, lebih tinggi dari prediksi 2020 yang minus 1,7% sampai minus 0,6%.
“Dalam beberapa dinamika ekonomi kemudian cara kita melakukan penetapan defisit baik yang dibentuk dari penetapan belanja, itu dilakukan untuk mendukung kebijakan strategis 2021,” kata Ubaidi dalam Webminar Bincang APBN 2021, Selasa (13/10).
Ubaidi menekankan untuk mendorong ekonomi lewat belanja negara, kebijakan APBN akan diarahkan kepada tujuh hal.
Pertama, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 550,5 triliun dalam rangka mendukung peningkatan skor PISA dan kualitas guru serta penguatan penyelenggaraan PAUD.
Kedua, bidang kesehatan senilai Rp 169,7 triliun yang masih dilakukan untuk mengakselerasi pemulihan akibat Covid-19 serta melaksanakan reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mempersiapkan Health Security Preparedness.
Baca Juga: Pemerintah putar otak agar penerimaan pajak tahun depan naik 8%
Ketiga, adalah bidang perlindungan sosial dengan alokasi anggaran hingga Rp 421,7 triliun untuk mendukung reformasi secara bertahap yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population.
Keempat, infrastruktur yang memakan anggaran sebesar RP 413,8 triliun dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi, serta melanjutkan program prioritas yang tertunda.
Kelima, sektor ketahanan pangan yang memiliki pagu sebesar Rp 104,2 triliun bertujuan meningkatkan produksi pangan dan mendukung pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional dan pengembangan food estate.
Keenam, bidang pariwisata melalui alokasi anggaran Rp 15,7 triliun untuk mendorong pemulihan sektor ini dengan fokus lima kawasan dan pengembangan skema KPBU.
Baca Juga: Pemerintah cari celah agar penerimaan pajak di tahun depan bisa tumbuh 8%
Ketujuh, optimalisasi ICT dengan anggaran senilai Rp 29,6 triliun untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik termasuk terkait efisiensi, kemudahan maupun percepatan.
“Di bidang ICT, saya kira ini menjadi sangat penting, pengalaman covid-19, kita banyak menggunakan ICT untuk mendukung seluruh aktivitas kita di sisi komunikasi birokrasi dan sebagainya. Maka optimalisasi pemanfaatan ICT menjadi bagian penting yang harus dilakukan di 2021, utamanya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan percepatan layanan,” ujar Ubai.
Selanjutnya: Fitra menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di tahun depan over ambisius
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
