Menko Polkam: Penanganan Kasus Korupsi Harus Profesional dan Bebas Intervensi

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan, penanganan perkara korupsi harus berjalan secara profesional, independen, transparan, serta bebas dari intervensi pihak mana pun. 

Pemerintah, menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang tengah berjalan.

Djamari mengatakan, pemerintah juga terus memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum agar penanganan perkara korupsi berlangsung efektif sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi.

Baca Juga: Polisi Telusuri Kepemilikan Rumah di Sentul yang Simpan Emas Hingga Valas

"Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi," ujar Djamari dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2026).

Menurut dia, setiap lembaga penegak hukum memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara lebih efektif.

Djamari juga menegaskan proses hukum harus diberi ruang untuk berjalan secara independen tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun. 

Pemerintah, lanjutnya, meyakini seluruh aparat penegak hukum memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Ia turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi maupun narasi yang belum terverifikasi mengenai penanganan perkara korupsi. 

Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak berdasar berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, mengganggu situasi yang kondusif, serta menghambat proses penegakan hukum.

Baca Juga: Febrie Adriansyah Mundur dari Jampidsus, Ini Kata Kejagung

"Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah perkara dugaan korupsi, Djamari menilai banyaknya kasus yang berhasil diungkap tidak serta-merta menunjukkan praktik korupsi semakin meningkat. 

Menurutnya, kondisi tersebut justru mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan serta penindakan terhadap praktik korupsi.

"Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Baca Juga: Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Mengundurkan Diri

Ia menambahkan, Kemenko Polkam akan terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan kementerian maupun lembaga di bawah koordinasinya guna mendukung penegakan hukum yang profesional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News