Tujuh negara ini sudah pungut pajak digital, bagaimana dengan Indonesia?

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Seiring dengan perkembangan era digitalisasi, saat ini aktifitas ekonomi juga berlangsung melalui perdagangan elektronik. Dengan sekma pajak tradisional, banyak negara belum bisa menarik kewajiban pajak dari pelaku ekonomi digital.

Sementara itu, perusahaan digital berkembang pesat saat ini seperti Google, Amazon, Netflix, Spotify, dan lain sebagainya. Dus, perusahaan digital dengan valuasi miliaran dollar Amerika Serikat (AS) tersebut sudah mengambil manfaat ekonomi dari berbagai negara melalui transaksi perdagangannya.

Baca Juga: Menimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakan

Namun demikian, ternyata ada tujuh negara yang sudah menarik pajak mereka dengan skema pajak transaksi elektronik. Pertama, Prancis mematok tarif pajak  3% dengan dasar pengenaan nilai transaksi. Kedua, Italia juga manarik 3% dari nilai transaksi. Ketiga, Spanyol dengan tarif 3% dari nilai transaksi.

Keempat, Austria menetapkan tarif pajak 5% dari nilai transaksi. Kelima, India sebesar 6% dari nilai transaksi. Keenam, Inggri yang mencapai 30% atas dasar pengenaan pajak diverted profit. Ketujuh, Australia, senilai 40% dari diriverted profit.

Pajak transaksi digital dari ketujuh negara ini adalah sebagai upaya jurisdiksi terkait dalam menerapkan pengenaan pajak di luar skema pajak penghasilan sebagai solusi dalam hal terdapat keterbatasan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treatyuntuk menjangkau transaksi elektronik.

Baca Juga: Kemenkeu akan tegas ciptakan level of playing field dalam perdagangan elektronik

Di sisi lain, di Indonesia sampai saat ini belum menarik pajak digital, sebab pemerintah masih mengunggu konsensus global yang dicanangkan oleh The Organization for Economic Co-opration and Development (OECD).

"Kami ikut perkembangan itu (konsensus OECD).Sementara ini, kami siapkan regulasinya untuk pengenaan PPN dan PPh pajak digital," tandas Kepala Pusat Kebijakan Penerimaan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rofyanto, Jumat (7/2).

Baca Juga: Mau punya pelat nomor cantik? Ini tarif resmi dan aturan mainnya

Kabar gembiranya, dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau RUU omnibus law perpajakan yang diterima kontan.co.id, pemerintah bakal memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dari kegiatan PMSE alias e-commerce luar maupun dalam negeri.

Nantinya, Menteri Keuangan bakal menunjuk pihak yang memungut, menyetor, dan melapor PPh atau PPN. Namun, penyelenggara e-commerce juga bisa menunjuk perwakilannya di Indonesia untuk memenuhi ketentuan itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News