kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45770,96   1,15   0.15%
  • EMAS930.000 0,22%
  • RD.SAHAM -0.09%
  • RD.CAMPURAN -0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.02%

Menimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakan


Minggu, 09 Februari 2020 / 16:41 WIB
Menimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakan
ILUSTRASI. Warga memilih barang-barang belanjaan yang dijual secara daring di Jakarta, Kamis (18/7/2019).Pemerintah akan menarik pajak PMSE dan PPMSE baik bagi ritel online, marketplace, hingga perushaan digital raksasa. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bersiaplah para pelaku ekonomi digital. Pemerintah bakal menarik pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan Penyelenggara PMSE (PPMSE) baik ritel online, marketplace, hingga perusahaan digital raksasa. 

Beleid tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau RUU ombibus law perpajakan yang segera dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam waktu dekat.

Baca Juga: Pengamat pajak menilai P3B jadi pelumas masuknya investasi asing

Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) Ignatius Untung menilai pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah untuk memajaki e-commerce baik berupa PPh maupun PPN. Yang penting ada kajian komprehensif soal dampak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di platform digital. 

“Studi apakah UMKM go-online malah jadi offline, apakah itu sebanding dengan penerimaan pajak yang didapat. Atau apakah ada kompensasi insentif apa yang akan diberikan bagi UMKM,” kata Ignatius kepada Kontan.co.id, Jumat (7/2).

Ignatius menambahkan untuk memperkuat kebijakan pemerintah, pihaknya rela memberikan segala bentuk data transaksi keuangan e-commerce.

Direktur Eksekutif Center for Information Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa aturan pelaksana dari beleid sapu jagad ini harus menciptakan keadilan bagi PMSE lokal maupun PMSE luar negeri. Misalnya dalam hal pemungutan PPh e-commerce harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

Baca Juga: Penurunan tarif PPh badan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan

Setali tiga uang, ini akan menjadi masalah sebab, dikhawatirkan kecenderungan pedagang e-commerce akan mempertimbangkan keberlangsungan usahanya di sana.  “Perlu ada modernisasi, jangan sampai ada kesan menekan, jadi lebih baik,” kata Prastowo kepada Kontan.co.id, Jumat (7/2). 

Dari sisi pajak perusahaan digital luar negeri, Prastowo menilai dengan konsep manapun peraturan pelaksanaan nantinya harus jelas. Komponen atas penilaian pengenaan pajak perlu ditimbang, sehingga tarif pajaknya kompetitif namun berimbang.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×