Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penolakan Amerika Serikat (AS) terhadap Solusi Dua Pilar Pajak Global menjadi sorotan dunia.
Presiden AS Donald Trump baru-baru ini menyatakan bahwa negaranya tidak akan mendukung kebijakan tersebut, membuka babak baru dalam persaingan perpajakan global.
Bagi negara-negara seperti Indonesia, keputusan ini bukan hanya ancaman bagi peluang mendapatkan alokasi pajak yang lebih adil. Tetapi juga tantangan besar dalam menghadapi potensi persaingan pajak yang tidak sehat di masa depan.
Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan penolakan Trump sebenarnya memiliki implikasi yang berbeda atas setiap pilar.
Pada Pilar Satu, yang bertujuan menjamin hak pemajakan dan alokasi pajak lebih adil bagi negara pasar, penolakan AS bisa menjadi pukulan telak.
Hal ini karena Pilar Satu baru dapat diterapkan jika 30% negara yang mewakili 60% ultimate parent entity global mendukungnya.
Baca Juga: Pidato Lengkap Donald Trump Usai Resmi Dilantik Jadi Presiden AS
Bawono menjelaskan, Pilar Satu, khususnya Amount A, dirancang untuk mengenakan pajak pada perusahaan multinasional dengan pendapatan global grup di atas EUR 2 miliar dan profitabilitas lebih dari 10%.
Namun, tanpa komitmen AS, kebijakan ini berisiko gagal mencapai target penerapan secara global, termasuk Indonesia.
"Ya betul (Pilar Satu sulit dijalankan). Bakal sulit bukan hanya buat Indonesia tetapi juga buat dijalankan secara global," ujar Bawono kepada Kontan.co.id, Selasa (21/1).
Tetap dapat menerapkan
Sementara itu, untuk Pilar Dua yang mengatur pajak minimum global, Bawono menjelaskan bahwa skema ini bersifat common approach. Artinya, meskipun AS tidak berpartisipasi, negara lain tetap dapat menerapkan kebijakan tersebut.
"Singkatnya, di atas kertas, dengan atau tanpa keterlibatan AS, pajak minimum global di setiap negara, termasuk Indonesia dapat terus dilakukan," imbuhnya.
Namun, Bawono mengingatkan, keputusan AS untuk tidak terlibat dapat menciptakan celah dalam implementasinya.
"Hal tersebut juga bisa berpengaruh bagi keputusan negara-negara lain untuk berpartisipasi," kata Bawono.
Seperti yang diketahui, Pemerintah Indonesia telah resmi menerapkan pajak minimum global sebesar 15% untuk korporasi multinasional berskala besar mulai Januari 2025.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024.
Baca Juga: Tok! Indonesia Resmi Terapkan Pajak Minimum Global 15%
Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, meskipun AS berpotensi menghambat implementasi Solusi Dua Pilar Pajak Global, mekanisme global seperti backstop mechanism tetap memungkinkan pajak global diterapkan, bahkan memberikan keuntungan bagi negara-negara seperti Indonesia.
Apalagi, pemerintah sudah mengumumkan pemberlakuan pajak minimum global belum lama ini.
Fajry menjelaskan, backstop mechanism memaksa negara lain untuk mengikuti aturan pajak minimum global. Jika sebuah negara tidak menerapkan, maka negara lain memiliki hak untuk memajaki perusahaan asal negara tersebut.
"Jadi perusahaan AS akan tetap terdampak pajak minimum global. Malah menjadi peningkatan penerimaan bagi Indonesia," kata Fajry.
Namun, Fajry mengatakan, ada kemungkinan pemerintahan Trump mencoba menghindari mekanisme ini. Meski demikian, sejarah menunjukkan bahwa belum ada negara yang berhasil mengacuhkan backstop mechanism, bahkan negara-negara investment hub yang dikenal sebagai surga pajak.
"Bedanya AS ini kan negara adidaya. Dengan status adidaya tersebut, apakah mungkin AS di bawah kendali Trump dapat melakukannya?," katanya.
Jalan buntu
Lebih lanjut, Fajry menjelaskan, kebijakan Pilar 2 di AS sebelumnya menemui jalan buntu karena proses legislasi domestik mentok di Kongres
Meskipun Presiden Joe Biden menjadi inisiator pajak minimum global, dukungan penuh dari Kongres tidak pernah tercapai, termasuk dari anggota partainya sendiri.
Menurutnya, presiden memang memiliki hak veto, tetapi veto ini bisa di-override jika dua per tiga anggota Kongres menyetujui legislasi tersebut.
Dengan kata lain, jika Kongres akhirnya mendukung legislasi Pilar 2, pajak minimum global tetap dapat diimplementasikan meskipun Trump menolaknya.
"Akan tetapi, peluang untuk diterapkan di AS semakin kecil karena dukungan dari executive sudah tidak ada," imbuhnya.
Baca Juga: Bank Dunia Samakan Pengumpulan Pajak Indonesia Setara Nigeria, Ini Kata Luhut
Seperti yang diketahui, ada dua pilar reformasi perpajakan internasional yang menjadi perhatian negara G20. Pilar pertama : Unified Aprrocah, membuat sistem perpajakan yang adil bagi negara-negara yang menjadi pasar bagi perusahaan multinasional termasuk perusahaan digital global.
Rencana penerapannya adalah memberikan sekitar 25% keuntungan setiap perusahaan global kepada negara-negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Adapun pembagian keuntungannya berdasarkan dari kontribusi pendapatan perusahaan tersebut di masing-masing negara.
Adapun pilar dua: Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) adalah rencana penerapan pajak minimum bagi perusahaan global yang beroperasi di setiap negara untuk menciptakan rasa keadilan. Kriterianya adalah perusahaan yang punya omzet bisnis setahun minimal € 750 juta.
Selanjutnya: Prabowo Alokasikan Rp 48,8 Triliun untuk Pembangunan IKN Tahun 2025-2029
Menarik Dibaca: Meningkatkan Kebahagiaan Suami dengan Tindakan Kecil, Ini Tips dari Moncer Coffee
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
