Reporter: Asep Munazat Zatnika |
JAKARTA. PT Trans Pacific Petrochemical Indotama secara resmi mengajukan proposal perdamaian, terkait proses Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU). Proposal perdamaian tersebut diserahkan kepada pengurus PKPU dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 November lalu.
Dalam proposal perdamaiannya, Trans Pacific menjelaskan beberapa langkah yang bakal dilakukan untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur. Langkah pertama yang akan diambil adalah mengoptimalkan dana kas serta aset yang dimiliki.
Rencananya, Trans Pacific akan melakukan penjualan dari sisa persediaan dan atau aset lainnya. Penjualan aset tersebut diperlukan untuk menyediakan kas yang diperlukan buat kebutuhan perusahaan.
Selain itu mereka juga akan berusaha menambah kas yang dimiliki dengan cara memulai kembali aktivitas operasional perusahaan.
Wakil Presiden Direktur Trans Pacific, Basya G Himawan mengatakan, untuk bisa menjalankan operasional perusahaan pihaknya sudah menerima tawaran bantuan dari dua perusahaan multinasional. "Rencana ini bisa dilakukan apabila kreditur menyetujui proposal perdamaiannya," kata Basya.
Sementara kepada para krediturnya, Trans Pacific juga menawarkan opsi pembayaran utang dengan mengonversiya dengan kepemilikan saham. Konversi saham ini ditawarkan kepada kreditur Konkuren dengan nilai tagihan sebesar US$ 541 juta.
Utang senilai itu akan dikonversi dengan kepemilikan saham sebesar 75%. Langkah tersebut secara otomatis akan mendilusi kepemilikan pemegang saham sebelumnya menjadi 25% saja.
Sementara bagi kreditur lainnya seperti kepada PT Pertamina sebesar US$ 372 juta akan diubah menjadi first secured tranche. Kepada pemegang utang Mezzanine sebesar US$ 68 juta diubah menjadi second secured tranche, dan kepada kreditur separatis lainnya sebesar US$ 448 juta akan diubah menjadi third secured tranche.
Nah, untuk menjalankan proses restrukturisasi ini nantinya, Trans Pacific meminta dibentuk steering committee, dengan anggota maksimal lima orang. Steering committee ini akan terdiri dari kreditur utama, dan pemegang saham mayoritas.
Saat ini rapat kreditur masih dalam tahap proses verifikasi atas tagihan yang diajukan kreditur. Salah satu kreditur, yang juga pihak pemohon PKPU, Nippon Catalyst mengaku masih ragu dengan proposal perdamaian yang diajukan. Kuasa hukumnya, Ian Siregar bilang pihaknya menunggu penjelasan lebih lanjut dari Trans Pacific.
"Proposal ini masih bisa berubah, kami masih tunggu dulu penjelasan serta perkembangannya," ujar Ian. Saat ini Ia masih fokus untuk mencocokkan tagihan yang diajukannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
