Reporter: Yohan Rubiyantoro |
JAKARTA. Krisis finansial global ikut membuat Departemen Pertahanan dan TNI pening. Mereka khawatir BUMN Industri Strategis (Bumnis) tidak dapat memenuhi pesanan Alutsista lantaran kesulitan pembiayaan. Maklumlah, sejak krisis global terjadi, perbankan langsung mengerem kredit. Untuk itu, TNI minta pemerintah memberikan surat jaminan ketersediaan anggaran BUMNIS.
"Kami minta ketegasan dan jaminan anggaran," ucap Dirjen Sarana Pertahanan Marsda Erris Heryanto usai rapat Alutsista di Dephan, Kamis (30/10).
Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat Dephan sebagai penentu kebijakan, TNI sebagai pengguna anggaran dan Bumnis sebagai produsen alutsista. Antara lain PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT LEN Industri, dan PT Krakatau Steel.
Erris menyatakan surat jaminan tersebut bertujuan agar Bumnis dapat mengelola produksi alutsista secara tepat, sehingga revitalisasi Alutsista dari produksi senjata dalam negeri berjalan lancar. Terlebih lagi, postur dan prioritas anggaran alutsista kerap berubah-ubah dalam APBN. "Dengan jaminan pendanaan maka kami mendapat kepastian Bumnis pasti menyelesaikan pekerjaannya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
