Reporter: Aprillia Ika |
JAKARTA. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution menegaskan akan menempuh proses hukum jika pihaknya mendapati adanya kerugian negara dalam laporan keuangan Departemen Pertahanan (Dephan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun anggaran 2008 nanti. "Dalam hal ini, yang bertanggungjawab langsung adalah Panglima TNI," tegas Anwar.
Ketegasan BPK terlihat ketika BPK menemukan adanya kerugian negara akibat pembelian helikopter pada tahun anggaran 2007 lalu. Dengan serta merta, BPK melaporkannya ke pihak yang berwenang. Alhasil, ada salah satu Brigjen yang ditahan atas kasus tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Anwar dalam konferensi pers seusai membuka Rapat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Dephan dan TNI di Balai Samudra TNI AL, Kelapa Gading Jakarta, Rabu kemarin. Rapat tersebut merupakan komitmen Dephan untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangannya pada masa mendatang.
Menurut Anwar, ia mendukung sekali komitmen Dephan dan TNI untuk mengubah pelaporan keuangannya dari ''disclaimer'' atau tidak ada pendapat ke opini wajar dengan pengecualian pada tahun 2008 ini. Anwar juga mendukung target Dephan dan TNI untuk mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk tahun anggaran 2010 nanti. "Ini suatu pencerahan. Saya rasa TNI merupakan pelopor perubahan dalam menjelang era reformasi," ujar Anwar.
Anwar sendiri mengaku prihatin dengan kondisi laporan keuangan Dephan dan TNI, serta 36 kementerian/lembaga lainnya yang mendapatkan opini yang sama dalam penilaian laporan keuangan tahun anggaran 2007 lalu. "Dephan dan TNI serta 36 kementerian/lembaga lainnya seperti Departemen Keuangan, Pendidikan Nasional, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum merupakan instansi besar yang menguasai 86 persen dari APBN," ungkap Anwar.
Anwar sendiri tidak merasa anggaran Dephan dan TNI terlalu kecil seperti yang dikeluhkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono. Menurutnya, pada tahun anggaran 2007 lalu, anggaran Dephan dan TNI mencapai Rp 30,6 triliun atau setara dengan 4,04 persen APBN.
Lebih lanjut Anwar menerangkan bahwa baik organisasi dan jumlah personil Dephan dan TNI merupakan salah satu yang terbesar di antara kementerian/lembaga di Indonesia. Organisasi tersebut diperkirakan menguasai aset negara sebesar Rp 112 triliun atau sekitar 17% dari jumlah seluruh aset negara. "Sudah jadi rahasia umum kalau ada sebagian pengeluaran TNI yang bersumber dari APBN, atau dari kegiatan bisnisnya tidak dilaporkan dalam APBN. Juga tidak ada informasi besaran dana anggaran non bujeter TNI," keluh Anwar.
Panglima TNI Djoko Santoso sendiri menganggap pernyataan ketua BPK sebagai tantangan bagi Dephan dan TNI untuk lebih giat memacu perbaikan sistem laporan pertanggungjawaban keuangannya. "Kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya pengarahan dari BPK dan menjadikan hari ini momentum menuju pencerahan personil-personil yang terkait dengan pengelolaan keuangan Dephan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
