Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mendorong upaya pemberantasan pungutan liar (pungli). Hal ini untuk meningkatkan kinerja sektor logistik nasional dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Jubir Menko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, Menko Maritim Luhut turut memonitor pelaksanaan arahan Presiden Jokowi untuk memastikan ada efek getar dan pencegahan praktek-praktek pungli.
Menko Marves berharap bahwa biaya logistik nasional yang ditargetkan turun dari 23,5% menjadi sekitar 17% pada 2024 sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 18/2020 yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dapat dipercepat capaiannya.
"Demikian juga dengan implementasi Inpres nomor 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional dapat kami selesaikan secara komprehensif sebelum 2024," kata dia kepada Kontan.co.id, Kamis (17/6).
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya telah menetapkan 27 orang tersangka perkara pungli atau pemerasan di Depo Greating Fortune dan Depo Dwipa Kharisma Mitra Jakarta, Tanjung Priok Jakarta Utara.
"Kami mendapatkan informasi saat ini supir-supir tersebut dapat berjalan lebih cepat dan lebih lancar," ujar Listyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR.
Baca Juga: Pelaku usaha logistik dukung pemberantasan praktik pungli di Pelabuhan Tanjung Priok
Bahkan, Kapolri telah menerbitkan instruksi lewat Telegram kepada seluruh Kapolda untuk meningkatkan kegiatan kepolisian, melakukan pencegahan pungli dan melakukan penegakan hukum bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kawasan pelabuhan masing-masing wilayah. Hasil kegiatan tersebut akan dilaporkan kepada Kapolri.
Para pelaku usaha sektor logistik menyambut positif langkah penindakan dan penertiban yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para pelaku pungutan liar (pungli) dan pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Sebagaimana diketahui aksi-aksi kejahatan tersebut secara khusus menyasar para sopir truk angkutan logistik.
“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pemberantasan pungli dan premanisme karena hal ini telah berlangsung bertahun-tahun dan cukup mengganggu operasional perusahaan hingga keamanan dan keselamatan pengemudi,” ucap Rico Rustombi, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasok dalam melalui keterangan tertulisnya, Kamis (16/6).
Rico mengungkapkan, tingginya biaya logistik nasional tak lepas dari masih banyaknya hambatan dan inefisiensi. Salah satu penyebabnya datang dari adanya pungli dan aksi premanisme di kawasan pelabuhan. Aksi-aksi tersebut tidak hanya berdampak pada pembengkakan biaya operasional, tapi juga berimbas pada terganggunya kegiatan pengangkutan barang.
“Karena itu, bila kita mau lebih kompetitif, hal ini perlu dihilangkan. Negara lain berlomba-lomba meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelabuhan mereka, sementara kita masih dibebani oleh pungli dan premanisme,” terang dia.
Pelaku usaha juga berharap penindakan dan pencegahan dapat diikuti dengan pembenahan sistem logistik nasional. Sistem dimaksud perlu memaksimalkan efisiensi dan kelancaran operasional rantai pasok sekaligus meminimalkan potensi kejahatan. Salah satu contoh positif yang bisa diangkat adalah sistem yang dijalankan di Cikarang Dry Port.
Zaldy Ilham Masita, Anggota Dewan Pembina Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mencontohkan, di Cikarang Dry Port telah dijalankan sistem Smart Port, yakni aplikasi dan sistem pembayaran online dan paperless. Sistem ini meminimalkan pertemuan tatap muka langsung sehingga peluang pungli dapat dihindari atau jauh berkurang.
“Pemberantasan pungli dan premanisme ini perlu menjadi perhatian kita bersama, baik dari pemerintah, aparat, pelaku logistik, operator pelabuhan, hingga pengusaha truk. Karena efisiensi dan kelancaran logistik dapat mendukung upaya pengembangan ekonomi dan industri kita,” ujar Zaldy.
Hally Hanafiah, Chief Operating Officer Iron Bird Logistic, mengakui, bila pelanggaran hukum yang dialami menjadi dilema tersendiri bagi para pelaku usaha di sektor logistik. Demi kelancaran operasional dan ketepatan waktu dalam pelayanan, aksi yang telah berlangsung lama tersebut terkesan ditolerir.
Baca Juga: JICT targetkan arus peti kemas sebanyak 2,1 juta TEUs di tahun ini
“Sejujurnya kami sebagai pelaku usaha menghadapi dilema antara persoalan pungli dan premanisme dengan tantangan ekonomi di masa pandemi ini," ujar Hally.
Pilihannya, kata Hally, antara menuruti agar kualitas layanan ke pelanggan dapat terjaga atau menolak namun konsekuensinya proses pelayanan terasa diperlambat bahkan terkadang mengarah pada vandalisme. Sebab itu, untuk mengatasinya membutuhkan keberanian sikap dari pelaku jasa logistik untuk dapat mengedepankan kepentingan masyarakat banyak.
"Tentunya komitmen dan sikap ini juga harus ditopang dengan teknologi yang mampu mengurangi bahkan menghilangkan benturan dan gesekan dalam upaya menghilangkan praktik pungli dan premanisme ini” ungkap Hally Hanafiah.
Selanjutnya: Sebanyak 49 pelaku pungli Tanjung Priok ditangkap, setelah Jokowi menelpon Kapolri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
