Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mendorong upaya pemberantasan pungutan liar (pungli). Hal ini untuk meningkatkan kinerja sektor logistik nasional dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Jubir Menko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, Menko Maritim Luhut turut memonitor pelaksanaan arahan Presiden Jokowi untuk memastikan ada efek getar dan pencegahan praktek-praktek pungli.
Menko Marves berharap bahwa biaya logistik nasional yang ditargetkan turun dari 23,5% menjadi sekitar 17% pada 2024 sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 18/2020 yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dapat dipercepat capaiannya.
"Demikian juga dengan implementasi Inpres nomor 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional dapat kami selesaikan secara komprehensif sebelum 2024," kata dia kepada Kontan.co.id, Kamis (17/6).
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya telah menetapkan 27 orang tersangka perkara pungli atau pemerasan di Depo Greating Fortune dan Depo Dwipa Kharisma Mitra Jakarta, Tanjung Priok Jakarta Utara.
"Kami mendapatkan informasi saat ini supir-supir tersebut dapat berjalan lebih cepat dan lebih lancar," ujar Listyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR.
Baca Juga: Pelaku usaha logistik dukung pemberantasan praktik pungli di Pelabuhan Tanjung Priok
Bahkan, Kapolri telah menerbitkan instruksi lewat Telegram kepada seluruh Kapolda untuk meningkatkan kegiatan kepolisian, melakukan pencegahan pungli dan melakukan penegakan hukum bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kawasan pelabuhan masing-masing wilayah. Hasil kegiatan tersebut akan dilaporkan kepada Kapolri.
Para pelaku usaha sektor logistik menyambut positif langkah penindakan dan penertiban yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para pelaku pungutan liar (pungli) dan pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Sebagaimana diketahui aksi-aksi kejahatan tersebut secara khusus menyasar para sopir truk angkutan logistik.
“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pemberantasan pungli dan premanisme karena hal ini telah berlangsung bertahun-tahun dan cukup mengganggu operasional perusahaan hingga keamanan dan keselamatan pengemudi,” ucap Rico Rustombi, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasok dalam melalui keterangan tertulisnya, Kamis (16/6).
Rico mengungkapkan, tingginya biaya logistik nasional tak lepas dari masih banyaknya hambatan dan inefisiensi. Salah satu penyebabnya datang dari adanya pungli dan aksi premanisme di kawasan pelabuhan. Aksi-aksi tersebut tidak hanya berdampak pada pembengkakan biaya operasional, tapi juga berimbas pada terganggunya kegiatan pengangkutan barang.
“Karena itu, bila kita mau lebih kompetitif, hal ini perlu dihilangkan. Negara lain berlomba-lomba meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelabuhan mereka, sementara kita masih dibebani oleh pungli dan premanisme,” terang dia.
