Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Coumas mengatakan, kepastian tentang ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi.
Salah satu persiapan penyelenggaraan ibadah haji adalah dilakukannya MoU tentang jumlah kuota haji. Dalam kondisi normal dan memperhatikan pengalaman tahun yang lalu, MoU tentang kuota haji dilakukan pada bulan Robiul Awwal sampai dengan Robi’atssani.
“Dalam rangka memperoleh kuota haji, kami telah dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, namun pemerintah Arab Saudi menyampaikan belum dapat melakukan pembicaraan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022 masehi,” terang Menag dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (17/1).
Menag mengatakan, belum adanya pembicaraan tersebut bukan hanya terhadap Indonesia. Akan tetapi juga negara-negara lainnya yang juga memberangkatkan haji.
Baca Juga: Menag Yaqut Cholil Tegaskan Tidak Ada Penghentian Umrah, Tetap One Gate Policy
Meski begitu, Kemenag bersama kementerian/lembaga terkait terus melakukan persiapan pemberangkatan haji. Menag memperkirakan, pemberangkatan haji kloter pertama akan dimulai pada 5 Juni 2022. "Mengingat ruang lingkup pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang begitu luas, maka waktu yang tersisa sangat terbatas, sehingga berbagai persiapan harus dilakukan," ucap Menag.
Menag memaparkan skenario penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat sampai dengan saat ini wabah Covid-19 belum berakhir ditandai dengan munculnya varian baru omicron, maka pemerintah melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 1443H/2022 dengan tiga opsi. Yaitu kuota penuh, kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jemaah haji.
“Pemerintah sampai saat ini tetap bekerja untuk menyiapkan opsi pertama (kuota penuh). Kita semua berharap agar wabah ini segera berakhir, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022 dapat berjalan secara normal seperti penyelenggaraan ibadah haji pada tahun – tahun sebelumnya,” ujar Menag.
Yaqut menyatakan, Kemenag telah menyiapkan pedoman penyediaan transportasi untuk jemaah haji reguler. Penyediaan transportasi udara saat ini sedang proses. Ia menuturkan, Kemenag tengah mengurus administrasi pemberangkatan tim penyediaan akomodasi, konsumsi dan transportasi ke Arab Saudi.
Pihaknya juga terus melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji. Diantaranya koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk informasi penyelenggaraan ibadah haji dan kuota haji 2022.
Baca Juga: Menteri Agama Bantah Batalkan Umrah, Jamaah Tetap Berangkat dengan Syarat Ini
Lalu, melakukan integrasi sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat) dengan PeduliLindingi dan Tawakkalna untuk identifikasi status vaksin jemaah. Serta penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Nantinya, jemaah haji yang akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022 adalah jemaah haji yang berhak berangkat tahun 1441 H/2020 yang telah melunasi Bipih maupun yang belum sempat melunasi Bipih, serta tidak melakukan pembatalan hajinya.
"Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022, kami telah menyusun anggaran operasional haji tahun 1443 H/2022 dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan dengan beberapa asumsi kuota haji,” pungkas Menag.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, nantinya kebijakan karantina akan dinamis sesuai kondisi pandemi Covid-19. Kunta mengatakan, pentingnya penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Kunta mengatakan, setiap calon jemaah haji akan dilakukan pengecekan vaksinasi Covid-19. Jika belum, maka jemaah akan divaksinasi terlebih dahulu. Lalu, untuk booster akan diberikan 6 bulan setelah dosis lengkap (2 dosis). "Vaksinasi jumlah nya cukup untuk dosis dua dan booster. Yang jelas di Arab Saudi dan di kita yang terpenting vaksin dua dosis tadi" ujar Kunta.
Kunta mengatakan, telah dilakukan rekrutmen petugas kesehatan haji sebanyak 1.827 orang, rekrutmen 200 orang tenaga kesehatan Arab Saudi. Lalu, pelatihan kompetensi petugas dan pembekalan integrasi petugas bersama Kementerian Agama.
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan (ramp check) di 13 Bandara embarkasi/debarkasi Haji. Ia menyebut terdapat 37 pesawat Garuda Indonesia dan dari jumlah tersebut 18 pesawat telah siap digunakan.
Novie mengatakan, perlu sinkronisasi SE Satgas Covid-19 tentang pintu masuk dengan embarkasi haji. "Tipe pesawat yang digunakan di tiap-tiap kota (embarkasi/debarkasi) agar disesuaikan dengan kondisi bandaranya," ucap Novie.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
