Reporter: Eka Saputra | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Papua, Diaz Gwijangge, menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan lamban dalam menangani masalah-masalah yang terjadi Papua, seperti kasus PT Freeport.
“Sampai saat ini belum ada peradilan hukum atas pelbagai pelanggaran yang terjadi. Padahal kalau kondisi di sana memburuk, yang menderita bukan hanya orang Papua, tapi juga ada masyarakat dari etnis lain yang tinggal di Papua,” ujarnya, hari ini (7/11).
Selain itu ia pun memprotes eksploitasi kekayaan alam yang terus-menerus dilakukan di tanah Papua, tapi sama sekali tidak memberi kompensasi bagi orang Papua. “Pemerintah harus menggelar dialog dengan tokoh Papua, mengusut peristiwa kekerasan dan mengolah kekayaan alam Papua untuk rakyat,” tandasnya.
Namun, ia pun mengakui ada masalah terkait otonomi khusus Papua, terutama dalam pengelolaan dananya. Untuk itu ia mendukung upaya pemerintah yang membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Ia tidak mempermasalahkan latar belakang orang yang tergabung dalam tim khusus, artinya tidak masalah jika bukan orang Papua, namun ia meminta tim tersebut memberikan hasil yang konkret.
“Kalau tim ini bekerja harusnya ada hasil yang secara berkelanjutan yang diumumkan ke publik, supaya bisa dievaluasi. Dengan demikian persoalannya tidak menumpuk dan menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
