Reporter: Eka Saputra | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Ketua Panitia Khusus masalah Otnonomi Khusus Papua, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Paulus Yohannes Sumino menegaskan, konflik berkepenjangan di Papua terjadi karena pemerintah pusat gagal memahami kebutuhan daerah. Tanpa pernah memperhatikan perkembangan ekonomi masyarakat lokal, pemerintah terus saja mengundang investasi asing masuk ke tanah Papua.
"Sebut saja investasi Freeport, kemudian ada HPH, hutan dibagi-bagi. Semua ini kan membawa pengaruh ekonomi. Tapi ketika orang Papua mau ikut terlibat mengembangkan kehidupan ekonominya tidak diberi akses untuk terlibat. Mereka tidak diberi posisi negosiasi terhadap kehadiran investor ini. Artinya ada proses politik yang belum selesai dan akhirnya menimbulkan ketidakpuasan terutama bagi orang Papua," kata, Juma (4/11).
Lama-kelamaan, kekecewaan masyarakat itu membuncah lalu ditanggapi negatif oleh pemerintah pusat. Padahal, yang diminta orang Papua hanyalah akses yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya. "Kalau mereka ikut menebang hutan, misalnya langsung dicap illegal logging. Padahal ini kan cuma keinginan partisipasi perbaikan ekonomi. Terus saat terjadi konflik yang dihadirkan aparat keamanan macam Kopasus, akhirnya terjadilah pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang berlangsung secara meluas," kata Anggota DPD dari Provinsi Papua itu.
Ada pun soal budaya kekerasan dalam masyarakat Papua, Paulus meminta agar tidak dilihat secara berlebihan. Menurutnya, hal itu wajar terjadi di tengah kondisi masyarakat yang dilanbdaa kekecewaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
