Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Keenam kalinya pemerintah mengeluarkan paket kebijakan di bidang ekonomi. Kali ini pemerintah mengeluarkan paket kebijakan terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kepastian berusaha di industri pengolahan air, dan kemudahan impor obat dan makanan.
Pemerintah berharap, ketiga kebijakan ini bisa memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional. Apalagi, ekonomi Indonesia di tahun 2015 ini sedang lesu, ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi di kuartal III yang hanya 4,73%.
Menteri koordinator bidang perekonomian Darmin Nasution mengatakan, di bidang pengembangan KEK misalnya, pemerintah ingin mendorong investasi lebih banyak masuk. Caranya, dengan memberikan berbagai fasilitas insentif dan kemudahan-kemudahan,
Insentif yang ditawarkan beragam, mulai dari tax holiday bagi investasi yang mencapai Rp 1 triliun, hingga tax holiday.
"Fasilitasnya akan ditawarkan dalam bentuk penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)," ujar darmin, Kamis (4/11) di Istana Negara, Jakarta.
Nah, jika banyak investor tertarik maka KEK akan berkembang dan pengelolaan sumber daya lokal akan meningkat. Tenaga kerja lokal juga akan terserap banyak, pengangguran berkurang dan daya beli penduduk sekitar bertambah.
Secara komperhensif kebijakan yang terkait KEK ini ada sembilan bidang. Selain mengenai insentif berupa tax allowance dan tax holiday pemerintah juga menawarkan pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Bukan hanya insentif fiskal, keuntungan yang ditawarkan juga datang dari kebijakan penggunaan properti bagi tenaga kerja asing. Mempermudah pengurusan visa di keimigrasian, serta percepatan perizinan.
Untuk paket kebijakan yang terkait pengelolaan air, pemerintah akan mengeluarkan dua RPP. Pertama RPP pengusahaan sumber daya air (SDA), kedua RPP tentang sistem penyediaan air minum (SPAM).
RPP SDA akan meliputi enam hal, diantaranya mengenai izin pengusahaan akan diberikan kepada BUMN, BUMD, BUMDes, badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan kerjasama badan usaha. Kemudian, izin tersebut tidak boleh disewakan atau dipindahtangankan.
Aturan ini untuk memfasilitasi masalah yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan atas Undang-undang No 7 tahun 2002 tentang SDA. Dengan RPP ini maka izin yang telah diterbitkan yang terkait kegiatan usaha di bidang SDA sebelum RPP ada tetap berlaku. Kebijakan ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha dalam pengelolaan SDA.
Sementara itu, kebijakan ke tiga yang dibuat dalam paket ini mengenai memperbaiki layanan izin ekspor-impor obat dan makanan. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution bilang, untuk mencapai hal tersebut pemerintah akan mengubah sistem perizinan dengan sistem online.
Nah, kebijakan ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Kepala BPOM yang dikeluarkan akhir November 2015 nanti. Kebijakan ini akan melibatkan juga Indonesia National Single Window (INSW).
Sementara itu Kepala BPOM Roy Sparinga bilang penyederhanaan izin ini tidak akan mengurangi kualitas pengawasan. Karena kebijakan ini juga berbasiskan pengelolaan risiko dengan melakukan penelusuran track record importir.
Selain itu, Roy juga bilang pengawasan akan diperketat di level distributor dan pasar. Artinya pemeriksaan secara ketat akan dilakukan di post marketnya, bukan di pintu masuk impor yang hanya berupa bahan baku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
