kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Tiga Poin Utama yang Dilakukan Pemerintah untuk Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi


Rabu, 01 Maret 2023 / 12:38 WIB
Tiga Poin Utama yang Dilakukan Pemerintah untuk Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi
ILUSTRASI. Pemerintah perlu melihat potensi pasar sehingga bisa mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang positif pada 2023


Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah perlu melihat potensi pasar sehingga bisa mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang positif pada 2023. Oleh karena itu, ada 3 poin besar yang akan dilakukan pemerintah untuk bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Presiden Jokowi sempat memberikan arahan dalam rapat internal evaluasi capaian ekspor 2022 agar pemerintah bisa memaksimalkan potensi pasar ke depannya.

Adapun poin pertama dari 3 arahan besar yang diberikan Presiden Jokowi mengenai potensi pasar, yakni pemerintah harus bisa mengidentifikasi potensi dan penetrasi pasar-pasar nontradisional, seperti kawasan ASEAN, India, Afrika, dan negara di Amerika Latin.

Baca Juga: Bos BI Tegaskan Suku Bunga Tak Perlu Naik Lagi

"Kedua, pemerintah juga harus dapat mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan internasional," ucap dia dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Rabu (1/3).

Perjanjian perdagangan internasional yang dimaksud, meliputi Comprehensive Economic Partnership (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, serta menjajaki penyusunan CEPA antara Indonesia dan India.

Airlangga kemudian menyebutkan poin terakhir arahan Presiden Jokowi, yaitu para menteri juga harus mempercepat penetapan revisi undang-undang terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE), terutama dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam.

Baca Juga: Bos BI Yakin Rupiah Akan Terus Menguat

"Semua itu diperlukan agar pertumbuhan ekonomi yang positif pada 2022 bisa dilanjutkan tahun ini," kata dia. 

Selain itu, arahan tersebut juga diyakini sebagai solusi dalam mengatasi tantangan yang akan dihadapi Indonesia pada 2023, seperti tensi geopolitik yang masih berlanjut, kenaikan inflasi global, scarring effect, perlambatan ekonomi global, hingga cuaca ekstrem. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×