Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Paris, Prancis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan beberapa duta besar dan perwakilan negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia, Selasa malam (4/3).
Pertemuan ini turut dihadiri Duta Besar RI di Paris, Mohamad Oemar, serta perwakilan dari Australia, Jepang, Jerman, Belanda, dan Polandia.
Dalam suasana hangat yang dibarengi dengan santap malam, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara sahabat atas dukungan mereka terhadap aksesi Indonesia ke OECD.
Baca Juga: Terbang ke Paris, Airlangga Temui Sekjen OECD Untuk Mempercepat Proses Aksesi
Sejak dibukanya diskusi aksesi pada Februari 2024, Indonesia telah memasuki tahap asesmen mandiri yang saat ini sedang berjalan.
“Indonesia bangga menjadi negara pertama di ASEAN yang menjadi negara aksesi OECD,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Rabu (5/3).
Ia juga menambahkan bahwa langkah strategis Indonesia untuk bergabung ke dalam OECD ini memotivasi negara ASEAN lainnya, yakni Thailand yang menyusul di bulan Juni 2024.
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah Indonesia saat ini adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi guna menciptakan lapangan kerja dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang bertahap hingga mencapai 8%.
Bergabungnya Indonesia dalam OECD diharapkan akan mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, terutama dalam hal akses pasar, permodalan, keterampilan, dan teknologi.
Baca Juga: Airlangga Sebut Regulasi Perpajakan Indonesia Sudah Sesuai Standar OECD
Hal ini sangat krusial agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap), dengan target pertumbuhan ekonomi antara 6%-8% dalam dua dekade mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menargetkan penyelesaian aksesi OECD dalam waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
Untuk menjaga momentum, aksesi Indonesia ke OECD telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Indonesia menargetkan penyampaian draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025, agar dapat menandai langkah Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan yang sama.
Baca Juga: OECD Merilis Hasil Survei tentang Keterampilan Sosial Emosional
“Indonesia akan mempercepat penyelarasan seluruh substansi instrumen OECD,” tegas Airlangga.
Untuk mendukung aksesi ini, Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengidentifikasi kebutuhan dalam berbagai aspek, termasuk penguatan kapasitas, implementasi kebijakan yang komprehensif, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Sebagai bagian dari upaya akselerasi, Airlangga membuka peluang kolaborasi dengan negara-negara OECD untuk berpartisipasi dalam proses aksesi Indonesia.
Beberapa area utama yang dibutuhkan Indonesia mencakup peningkatan pemahaman melalui seminar dan workshop, pendampingan teknis, penyediaan tim ahli di kementerian/lembaga, serta dukungan bagi perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD.
Baca Juga: OECD Menilai Prospek Ekonomi Dunia Terhambat Perdagangan Global Terganggu
“Penguatan hubungan antara Indonesia, negara-negara anggota OECD, dan Sekretariat OECD di Paris sangat penting dalam strategi percepatan aksesi Indonesia,” katanya.
Selanjutnya: Apindo Jakarta Sebut Banjir Berdampak ke Aktivitas Usaha
Menarik Dibaca: Bahana TCW Luncurkan Reksadana Anyar Bahana ETF Pefindo I-Grade
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
