/2026/03/11/2004431088.jpg "Tekanan Ganda Minyak dan Rupiah Ancam Ketahanan APBN 2026")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai kian meningkat seiring kombinasi kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Dua faktor ini disebut bekerja bersamaan dan saling memperkuat dampaknya terhadap fiskal pemerintah.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak secara langsung memperbesar beban subsidi energi.
Di saat yang sama, pelemahan rupiah membuat biaya impor bahan bakar minyak (BBM) meningkat dalam denominasi rupiah.
Baca Juga: Melihat Efek Domino di Balik Pelemahan Rupiah dan Defisit APBN
"Jadi dampaknya itu saling memperkuat, bukan berdiri sendiri," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Kamis (30/4/2026).
Ia menilai, secara asumsi dasar, APBN masih terlihat relatif aman. Dengan Indonesian Crude Price (ICP) di kisaran US$ 90 per barel dan kurs Rp 17.000 per dolar AS, defisit memang mendekati batas 3% produk domestik bruto (PDB), namun belum melampauinya.
Namun, menurutnya, kondisi riil saat ini sudah bergerak di luar asumsi tersebut. Jika harga minyak menembus US$ 100 per barel dan rupiah melemah lebih dalam, defisit berpotensi menembus ambang batas 3%.
"Artinya ruang aman itu sebenarnya sangat tipis," katanya.
Lebih lanjut, Yusuf menyoroti kondisi keseimbangan primer Indonesia yang sudah negatif.
Hal ini berarti pemerintah harus menarik utang baru tidak hanya untuk membiayai belanja, tetapi juga untuk membayar bunga utang. Kondisi ini membuat posisi fiskal semakin sensitif terhadap kenaikan suku bunga global.
Baca Juga: Rupiah Anjlok ke Rp 17.300, Pemerintah Sebut Akibat Meningkatnya Tekanan Global
Ia juga mencatat pasar mulai merespons tekanan tersebut, tercermin dari kenaikan credit default swap (CDS) dan spread surat berharga negara (SBN), yang mengindikasikan peningkatan persepsi risiko investor terhadap Indonesia.
Meski belum mengarah ke krisis, Yusuf mengingatkan kondisi ini menunjukkan ruang fiskal yang semakin terbatas. Menurutnya, tambahan beban ratusan triliun tersebut praktis menghabiskan ruang efisiensi yang sudah disiapkan pemerintah.
"Akibatnya, kalau nanti ada shock lain, misalnya dari pangan atau perlambatan ekonomi, APBN jadi tidak punya banyak ruang untuk merespons," imbuh Yusuf.
Dalam situasi ini, pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah. Menahan harga BBM akan memperbesar subsidi, sementara menaikkan harga berisiko mendorong inflasi dan menekan daya beli.
Baca Juga: Rupiah Makin Anjlok Meski BI Tahan Suku Bunga, Ini Kata Ekonom HSBC
Di sisi lain, pemangkasan belanja juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
Yusuf menyarankan agar penyesuaian kebijakan dilakukan lebih awal melalui APBN-Perubahan.
Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan asumsi makro yang sudah tidak relevan sekaligus memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada ekonomi dan kelompok rentan.
