kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.183
  • EMAS682.000 0,44%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Tekan angka stunting hingga ke daerah, Kemkeu terbitkan aturan baru

Rabu, 22 Mei 2019 / 15:51 WIB

Tekan angka stunting hingga ke daerah, Kemkeu terbitkan aturan baru
Menkeu Sri Mulyani

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan angka stunting (kondisi gagal tumbuh) pada balita turun ke level 28% pada akhir 2019. Untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2019 yang berlaku sejak tanggal 13 Mei 2019.

Beleid tersebut menjadi pedoman penggunaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi.


"Kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi dilaksanakan melalui kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif," jelas Kemkeu dalam beleid yang dikutip Kontan.co.id, Rabu (22/5).

Adapun rincian kegiatan tersebut ditetapkan oleh kementerian atau lembaga non-kementerian teknis dalam petunjuk teknis penggunaan masing-masing jenis TKDD. Dalam beleid tersebut, alokasi TKDD untuk mendukung intervensi pencegahan stunting dan terintegrasi, melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik, DAK non-fisik dan dana desa.

DAK fisik terdiri dari bidang kesehatan, air minum dan sanitasi untuk kabupaten/kota prioritas dan non-prioritas. Sedangkan DAK non-fisik terdiri atas bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional keluarga berencana untuk daerah prioritas.

Bantuan operasional kesehatan diberikan melalui Bantuan Operasional Kesehatan Stunting yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam pengajuan-nya, daerah kabupaten/kota prioritas menyampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemkeu dan kementerian/lembaga non-kementerian teknis paling lambat bulan Januari tahun sebelumnya.

Apabila bantuan operasional kesehatan stunting tidak cukup untuk mendanai koordinasi kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi lintas sektor, pemerintah daerah kabupaten/kota prioritas mengalokasikan anggaran di APBD sesuai pedoman yang berlaku.

Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota non-prioritas yang menghadapi masalah stunting dapat mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi lintas sektor dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.


Reporter: Benedicta Prima
Editor: Noverius Laoli
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0517 || diagnostic_web = 0.2991

Close [X]
×