Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia dinilai tidak perlu takut hubungan maupun investasi dengan China terganggu akibat polemik batas wilayah di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana terkait insiden masuknya kapal-kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard ke Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia di perairan Natuna secara ilegal.
Baca Juga: Indonesia jangan bernegosiasi dengan China soal Natuna, ini 4 alasannya
"Ketegasan ini tidak harus dikhawatirkan akan merusak hubungan persahabatan Indonesia dan China atau merusak iklim investasi pelaku usaha asal China di Indonesia," ungkap Hikmahanto ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (5/1).
Menurutnya, ada negara yang memiliki sengketa wilayah dengan negara tetapi tidak mengganggu hubungan maupun iklim investasi.
"Contoh Jepang dengan China, Vietnam dengan China. Lalu Indonesia dengan Malaysia soal perbatasan. Masih banyak lagi," tuturnya.
Menurut Hikmahanto, pemerintah China sedang menguji pejabat baru di Kabinet Indonesia Maju terkait batas wilayah di Natuna.
Hikmahanto menuturkan, hal serupa pernah dilakukan China di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ia pun mempertanyakan langkah yang akan diambil oleh para pejabat baru seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Kepala Badan Keamanan Laut.
