Reporter: Herlina KD | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Keinginan pemerintah untuk mencapai target pelaporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian pada tahun anggaran 2011 tampaknya sulit dicapai. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir terjadi pembengkakan satuan kerja dari 22.000 unit satuan kerja menjadi 24.000 unit satuan kerja.
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sonny Loho, mengatakan, untuk mengantisipasi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai standar akuntansi dan laporan keuangan, pemerintah sejak tahun 2003 telah melakukan pelatihan bagi SDM di instansi pemerintah. "Kita dulu menargetkan 22.000 orang untuk dilatih, karena pada 2003 ada sebanyak 22.000 satuan kerja di tingkat pusat.
Awalnya targetnya selesai tahun 2011 ini, tapi ternyata satuan kerja telah bertambah menjadi 24.000 unit. Kalau melihat kondisi sekarang, kemungkinan target tersebut meleset karena masih ada dua K/L yang laporan keuangannya disclaimer," ujarnya Senin (19/9).
Ia menambahkan, jumlah satuan kerja ini belum termasuk satuan kerja di 466 daerah yang jumlahnya mencapai 15.000 unit.
Staf Ahli Menteri Keuangan yang juga pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Ki Agus Badarudin, mengatakan, pembengkakan satuan kerja ini disebabkan karena adanya pemekaran wilayah. Selain itu, "Penambahan satuan kerja juga bisa karena pemekaran organisasi, misalnya adanya reorganisasi internal Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah yang membuat adanya tambahan anggaran dalam APBN," katanya.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Agus Suprijanto menambahkan, dengan metode normal dibutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga tahun untuk melatih 24.000 SDM di bidang laporan keuangan. Asumsi ini diambil dengan hitungan satu pelatih melatih sekitar 20 orang pegawai yang akan menjadi akuntan pembuat laporan keuangan.
“Untuk itu transfer knowledge harus dilakukan secara massal. Kami punya instansi vertical di daerah dan punya Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP). Kami sediakan dana dan tenaga yang besar untuk ini. Mudah-mudahan penciptaan tenaga akuntan di 24.000 satuan kerja tersebut bisa cepat,” katanya.
Wakil Presiden, Boediono, mengakui, berdasarkan laporan yang diterimanya, minimnya SDM yang memiliki kemampuan membuat laporan keuangan dengan kualitas tinggi menjadi kendala utama rendahnya kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah. "Kalau bisa dengan pelatihan atau bila perlu minta kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan SDM yang berkualitas," ungkapnya saat pidato pembukaan rapat kerja nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2011 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Senin (19/9).
Catatan saja, hingga saat ini, dari 84 Kementerian/ Lembaga, ada 53 K/L yang laporan keuangannya sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, sebanyak 29 K/L mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan sisanya sebanyak 2 K/L mendapatkan opini disclaimer. Sedangkan untuk pemerintah daerah, dari 466 pemerintah daerah, hingga saat ini baru sekitar 32 pemda yang laporan keuangannya mendapatkan opini WTP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
