Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerlukan relaksasi dari pemerintah. Dengan menurunkan target dividen yang disetorkan BUMN kepada negara.
Pasalnya kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil membuat perlunya sikap berjaga bagi BUMN. "Laba ditahan harus besar sehingga ada buffer jadi bila kondisi global tidak pasti tetap tenang," ujar Ekonom Indef Bhima Yudhistira kepada Kontan.co.id, Rabu (11/7).
Meski BUMN yang mendapatkan penugasan negara (Public Service Obligation/PSO) mendapatkan keuntungan, BUMN tersebut tetap memiliki potensi kerugian. Oleh karena itu Bhima bilang laba yang didapat oleh BUMN lebih baik digunakan sebagai laba yang ditahan.
Laba yang ditahan tersebut dapat digunakan untuk perbaikan kinerja BUMN. "Seharusnya target dividennya kalau bisa berkurang sebagai bentuk perbaikan kinerja BUMN di tengah perlambatan ekonomi sekarang," terang Bhima.
Selain itu, Bhima juga mengungkapkan masih terdapat BUMN yang terkena dampak selisih kurs rupiah. Bahkan bila kurs rupiah mencapai Rp 15.000 terdapat potensi BUMN tersebut tidak dapat membayar utang.
Hal itu dinilai akan memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sementara penurunan target dividen dalam APBN dianggap tidak akan berpengaruh signifikan terhadap APBN.
Bhima bilang sebelumnya pemerintah menyatakan mendapatkan keuntungan atas kurs rupiah terhadap APBN. Hal itu membuat pemerintah yakin APBN tahun 2019 akan tetap stabil.
"Pemerintah katanya sudah percaya diri dengan kondisi APBN oleh karena itu BUMN perlu diberikan relaksasi," jelas Bhima.
Kementerian BUMN telah mengajukan usulan dividen sebesar Rp 43,64 triliun di RAPBN 2019 kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu). Angka tersebut lebih rendah dari target dividen dalam APBN 2018 yang sebesar Rp 44,69 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
