Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi virus Corona atau Covid-19 telah menguncang tren pembangunan di Indonesia khususnya pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Bahkan pandemi ini memutarbalikkan tren angka penurunan kemiskinan dalam sembilan tahun terakhir.
Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Shinta Kamdani, mengatakan, jumlah orang miskin baru diprediksi naik melonjak antara 1,1 juta hingga 3,78 juta dalam skenario berat dan lebih berat. Hal ini berdasarkan proyeksi pemerintah.
Sementara itu,Shinta mengatakan, jumlah pengangguran baru diprediksi dapat mencapai 2,9 juga sampai 5,2 juta dalam skenario berat dan lebih berat.
"Fakta di lapangan ditemukan PHK (pemutusan hubungan kerja) terus terjadi dan makin banyak pekerja dirumahkan tanpa upah, serta pekerja informal yang sulit bekerja karena dampak Covid-19,” kata Shinta dalam sesi Plenary Webinar yang diadakan oleh IBSCD didukung Bappenas, Kadin, dan bekerjasama dengan Grup APRIL, Kamis (25/6).
Baca Juga: Balada Gojek: PHK karyawan, kepemilikan Nadiem Makarim dan kedatangan pemodal asing
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 memang mempengaruhi pencapaian agenda SDGs, terutama untuk menghapus kemiskinan.
Saat ini penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 10,86%, sementara penduduk miskin dan rentan 30,77%.
“Sasaran pembangunan nasional tahun 2021, pertama adalah penurunan tingkat kemiskinan. Dengan reformasi perlindungan sosial, tingkat kemiskinan tahun 2021 ditargetkan menjadi 9,29,7%. Penurunan tingkat pengangguran menjadi target pembangunan kedua, 7.7-9.1%,” ujarnya seperti dikutip dalam siaran pers.
Dalam webinar bertema “Mencapai Target SDG di Era New Normal” tersebut, Suharso mengatakan, fokus pemulihan ekonomi pemerintah adalah pemulihan industri, pariwisata dan investasi, termasuk penguatan sistem ketahanan pangan; Reformasi sistem Kesehatan nasional; Reformasi sistem perlindungan sosial; Reformasi sistem penanggulangan bencana; dan Reformasi pendidikan.
Baca Juga: Selama satu kuartal, harta kekayaan Prajogo Pangestu bertambah Rp 23,43 triliun
Suharso menambahkan bahwa kolaborasi merupakan kunci pencapaian target tersebut. “Pemerintah jelas tidak dapat bekerja sendirian namun memerlukan kolaborasi yang intensif antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, berbagai langkah bersama bisa dilakukan untuk mengatasi dampak pandemi dalam agenda aksi kolektif sektor bisnis untuk mendukung pencapaian SDGs.”
Chairman IBSCD Sihol Aritonang menambahkan bahwa meskipun terdampak pandemi, mayoritas industri tidak mengubah pandangannya terhadap SDGs. Sebanyak 81.8% responden dari survey yang dilakukan IBCSD menyatakan bahwa perusahaan akan tetap melakukan berbagai usaha dan bekerja sesuai target SDGs yang sudah ditentukan sebagai fokus bahkan sebelum pandemi terjadi.
