Tak Mau Jadi Negara Bangkrut, Prabowo Ingin Rasio Pendapatan Negara Sentuh 18% PDB

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya rasio pendapatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang saat ini hanya berada di angka 12,1%.

Menurutnya, angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara besar dengan rasio pendapatan terendah di dunia, hanya sedikit lebih tinggi dari Pakistan yang berada di angka 8% dan saat ini tengah menghadapi krisis ekonomi serius.

"Rasio pendapatan Pakistan 8% per tahun, dan mereka bangkrut," ujar Hashim yang juga adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini dalam acara DBS Asian Insights Conference, Rabu (21/5).

Ia menjelaskan, pendapatan negara berasal dari berbagai sumber, termasuk cukai rokok, minuman beralkohol, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun demikian, total kontribusinya terhadap PDB masih jauh dari ideal.

Baca Juga: Genjot Penerimaan Negara, Hashim Bakal Maksimalkan Penggunaan AI

Sebagai solusi, Hashim mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan rasio pendapatan negara hingga menyamai Kamboja, yang saat ini berada di level 18% dari PDB. 

"Tujuan Presiden Prabowo adalah untuk mencapai rasio pendapatan yang sama dengan negara tetangga kita, Kamboja," katanya.

Dengan PDB nasional yang diperkirakan mencapai US$ 1,5 triliun, peningkatan rasio pendapatan sebesar 6% (dari 12% menjadi 18%) berpotensi menambah pemasukan negara hingga US$ 90 miliar atau sekitar Rp 1.440 triliun per tahun.

Hashim menekankan, target peningkatan pendapatan ini tidak akan dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. 

“Saya ingin tegaskan, tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak. Yang ingin kita tingkatkan adalah rasio penerimaan, bukan tarifnya,” katanya.

Tambahan pendapatan tersebut, kata Hashim, akan lebih dari cukup untuk membiayai program makan gratis yang membutuhkan sekitar Rp 300 triliun hingga Rp 400 triliun per tahun, bahkan menyisakan surplus hingga Rp 900 triliun untuk mendanai program-program strategis lainnya.

Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo: Pemerintah akan Efisiensi Anggaran US$ 20 Miliar Setiap Tahun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News