Tak Cukup Investasi, Ini Syarat Ekonomi RI Tumbuh 6% Era Presiden Prabowo

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati 6% pada akhir 2026 dinilai membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan realisasi investasi. Pemerintah perlu memastikan investasi yang masuk mampu menciptakan efek berganda terhadap produktivitas, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menilai, optimisme Presiden Prabowo Subianto terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 perlu diikuti dengan kualitas investasi yang memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Prabowo dalam Pidato Kenegaraan 2026 menyampaikan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mendekati 6% pada akhir 2026. Optimisme tersebut memperkuat ambisi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas tren sekitar 5% dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Irman, momentum investasi masih cukup mendukung. Realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun pada semester I-2026, tumbuh 7,2% secara tahunan (YoY), setara dengan 49,5% dari target 2026, serta menciptakan sekitar 1,45 juta lapangan kerja.

Namun, menurutnya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak cukup hanya mengandalkan besarnya investasi.

“Realisasi investasi yang kuat akan terus menjadi penopang pertumbuhan, tetapi untuk mencapai ambisi pemerintah sebesar 6% secara berkelanjutan, investasi harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, lapangan kerja, dan pendapatan rumah tangga,” ujar Irman, Jumat (14/8/2026).

Irman setuju dengan pernyataan Prabowo terkait dengan, pertumbuhan dan investasi merupakan instrumen, bukan tujuan akhir. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga tetap menjadi tujuan utama kebijakan pemerintah.

Hal ini menjadi penting karena sejumlah indikator rumah tangga terbaru masih menunjukkan dinamika konsumsi yang relatif hati-hati.

Sebelumnya, Irman juga memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2% pada 2026, dengan momentum pertumbuhan diperkirakan semakin moderat pada semester II seiring normalisasi dukungan fiskal.

Dalam kajian sebelumnya, Irman mengatakan perlambatan pertumbuhan pada kuartal II-2026 terutama mencerminkan normalisasi konsumsi rumah tangga dan pemerintah setelah dorongan Ramadan-Lebaran serta belanja fiskal yang kuat pada awal tahun mulai berkurang.

Karena itu, untuk mengejar pertumbuhan mendekati 6%, pemerintah perlu memastikan investasi yang masuk mampu menghasilkan dampak lanjutan terhadap ekonomi domestik, terutama melalui peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja dan kenaikan pendapatan masyarakat.

Kemandirian Pangan dan Energi

Selain investasi, Irman menilai agenda kemandirian pangan dan energi pemerintah bersifat konstruktif secara struktural. Namun, dampaknya terhadap keseimbangan eksternal lebih kompleks dibandingkan angka utama yang terlihat.

Penerapan B50 berpotensi menurunkan impor solar secara material dan mengurangi sensitivitas Indonesia terhadap guncangan harga minyak global.

Pemerintah sendiri memperkirakan penerapan B50 berpotensi menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp170 triliun per tahun.

Namun, Irman mengingatkan bahwa peningkatan penyerapan CPO di dalam negeri secara bersamaan dapat mengurangi penerimaan ekspor. Demikian pula, investasi yang berkelanjutan pada hilirisasi, energi dan proyek strategis lainnya diperkirakan membuat impor barang modal tetap tinggi dalam jangka pendek.

Dengan demikian, transisi menuju kemandirian yang lebih besar dapat memperkuat transaksi berjalan secara struktural, tetapi belum tentu langsung menghasilkan defisit yang lebih sempit.

DSI dan Dampaknya ke Rupiah

Irman juga menyoroti peran Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam pengelolaan devisa hasil ekspor.

Menurutnya, DSI dapat memberikan dampak yang lebih cepat terhadap rupiah jika kebijakan tersebut menghasilkan retensi devisa hasil ekspor yang lebih besar di dalam negeri.

Transparansi yang lebih baik dan berkurangnya kebocoran dapat meningkatkan ketersediaan valuta asing (foreign exchange/FX) di dalam negeri.

Namun, angka US$ 14 miliar devisa hasil ekspor yang telah dikelola dan diawasi DSI tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai tambahan pasokan devisa domestik dalam jumlah yang sama.

Dampaknya terhadap nilai tukar akan bergantung pada seberapa besar tambahan devisa tersebut ditahan di dalam negeri dan dikonversi.

Irman juga menilai kejelasan kebijakan menjadi penting untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat tidak meningkatkan biaya transaksi bagi eksportir atau menghambat investasi swasta. Hal tersebut sejalan dengan perhatian pasar terhadap perluasan peran DSI dalam pengawasan ekspor komoditas strategis.

Konsolidasi BUMN

Lebih lanjut, Irman menilai konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) memberikan tambahan potensi keuntungan bagi fiskal, tetapi tidak secara fundamental menghilangkan keterbatasan ruang fiskal Indonesia.

Efisiensi dan peningkatan dividen dapat menyediakan tambahan sumber daya untuk belanja prioritas. Namun, kontribusinya tetap relatif kecil dibandingkan keseluruhan belanja dan kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Karena itu, kinerja penerimaan negara, belanja yang telah ditetapkan, serta peningkatan biaya pembayaran utang tetap menjadi faktor yang lebih penting dalam menentukan kapasitas fiskal Indonesia dalam jangka menengah.

Secara keseluruhan, Irman melihat komposisi pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin berorientasi pada investasi seiring normalisasi stimulus fiskal. Realisasi investasi yang kuat akan terus menjadi penopang pertumbuhan.

Namun, jika pemerintah ingin membawa ekonomi mendekati 6% secara berkelanjutan, tantangan utamanya bukan hanya meningkatkan investasi, melainkan memastikan investasi tersebut mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan pendapatan rumah tangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News