/2019/01/07/111910895.jpg "Tak Ada Insentif, Rumah Sakit Swasta Desak Pemerintah Perjelas Tarif Pembiayaan KRIS")
Reporter: Aurelia Lucretie | Editor: Noverius Laoli
Dia berharap pemerintah menyiapkan anggaran BPJS yang lebih baik lagi. Sebab menurutnya, program layanan kesehatan dampaknya dapat dirasakan banyak masyarakat.
Di satu sisi, soal pembiayaan KRIS, Ichsan mengaku, rumah sakit swasta tidak memperoleh bantuan dari pemerintah untuk menggarap jumlah kamar yang dipatok yakni minimal 40% sehingga berdampak ke sebagian rumah sakit.
"Kami di swasta tidak ada satupun insentif pemerintah terkait dengan kelas standar ini, jadi memang akan ada beberapa rumah sakit yang tempat tidurnya akan berkurang kalau (rumah sakit) dia tidak mampu menambah kamar perawatan," ucapnya.
Baca Juga: Ratusan Mayat Ditemukan di Rumah Sakit Gaza, PBB Desak Penyelidikan Internasional
PR selanjutnya yang perlu diperhatikan pemerintah yakni soal sosialisasi perubahan kelas kamar rawat inap mengingat ada pergeseran kelas kamar 1 dan 2 ke KRIS.
"Kalau bagi rumah sakit sudah tau, tapi para peserta BPJS inilah yang harus kita sama-sama edukasi," kata Ichsan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
