Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Tidak hanya instansi pemerintah yang menolak pemangkasan anggaran belanja sebesar Rp 100 triliun, penolakan juga datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu anggota anggota Komisi VIII DPR daro Fraksi Partai Golkar, Muhammad Busyro Suhud mengaku akan segera mengirimkan surat keberatan atas rencana tersebut.
Menurut Busyro Suhud, pemangkasan anggaran tersebut tidak masuk akal dan berpotensi mengganggu target kerja pemerintah yang telah ditetapkan. Salah satu kementerian yang mendapatkan imbas dari pemangkasan ini adalah Kementerian Sosial. Kementerian yang digawangi Salim Segaf Al- Juhri ini rencananya akan mendapat pemangkasan anggaran sampai Rp 2,3 triliun.
Salim mengatakan, akibat pemangkasan tersebut kementeriannya akan mengurangi anggaran bantuan masyarakat miskin, salah satunya program keluarga harapan (PKH). Dengan pemangkasan anggaran, maka jumlah dana yang sebelumnya sebesar Rp 1,8 juta per tahun per keluarga menjadi Rp 975.000.
Dia berang karena pemangkasan anggaran dianggap dilakukan semena-mena. "DPR harus buat memorandum tidak asuk akal pemangkasan anggaran yang diakukan ini, saya menolak pengurangan 30 persen," katanya di Jakarta, Kamis (5/6).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
