kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45892,58   -2,96   -0.33%
  • EMAS1.324.000 -0,68%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Catat, Februari tahun depan ada sensus penduduk dan berlangsung secara online


Rabu, 27 November 2019 / 17:33 WIB
Catat, Februari tahun depan ada sensus penduduk dan berlangsung secara online
ILUSTRASI. Pemandangan Kota Jakarta dilihat dari ketinggian di kawasan Jakarta Timur, Kamis (21/11/2019).


Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar Sensus Penduduk 2020 secara online pada Februari-Maret tahun depan. Sensus secara mandiri ini melalui situs www.sensus.bps.go.id.

“Basis utama sensus adalah nomor KTP dan Kartu Keluarga,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (26/11), seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet.

Melalui situs sensus.bps.go.id akan ada evaluasi berkala Sensus Penduduk Online. Akses ke website tersebut bisa menggunakan smartphone, tablet, ataupun komputer.

Baca Juga: Mimpi Pemerintah Membuat One Data

Sementara bagi daerah yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi, misalnya, di pedalaman, petugas BPS akan terjun ke lokasi mengandalkan metode tradisional.

Pada Juli 2020, menurut Suhariyanto, BPS akan melakukan verifikasi ulang data dan verifikasi ulang ke lapangan. Terakhir, pencacahan lapangan.

“Tujuan prosedur ini adalah untuk menambah akurasi data dengan informasi terkini,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy berharap, Sensus Penduduk 2020 mampu menghasilkan data penduduk yang berkualitas dan seragam.

Kelak, data tersebut bisa semua pihak gunakan untuk penyusunan perencanaan maupun pelaksanaan yang terpadu. Maklum, saat ini, kondisi data di Indonesia masih sangat beragam.

“Misalnya, jumlah penduduk Indonesia bila didasarkan dari data BPS dan Bappenas sebesar 264,2 juta jiwa. Sedangkan jika menggunakan data dari Dukcapil Kemendagri sebesar 263,9 juta jiwa,” sebut Muhadjir.

Baca Juga: Tahun depan, pemerintah alokasikan Dana Desa berdasarkan kinerja

Perbedaan tersebut menjadi signifikan, misalnya, dikaitkan dengan penyediaan bahan pangan. Ini menyebabkan tidak optimalnya kebijakan yang pemerintah jalankan.

Untuk membangun satu data kependudukan, Muhadjir bilang, butuh sinkronisasi antara data Dukcapil Kemendagri yang de jure serta teregistrasi sesuai dokumen kependudukan, dan BPS secara de facto melalui sensus.

“Satu Data Kependudukan ini sangat penting untuk perencanaan yaitu memperkuat kebijakan yang direncanakan dan sehingga dapat dilaksanakan semua pihak secara terpadu,” kata Muhadjir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Accounting Mischief Practical Business Acumen

[X]
×