Reporter: Adi Wikanto, Ferry Saputra | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin setahun menjelang berakhirnya masa jabatan terus meningkat. Disisi lain, utang pemerintah juga cenderung meningkat.
Diberitakan Kompas.com, jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin berada di angka 70,1 persen. "Tujuh dari 10 responden yang diminta penilaiannya menyatakan 'puas' pada kinerja pemerintah," tulis tim Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (22/5/2023).
Capaian ini tercatat naik 0,8 persen bila dibandingkan survei sebelumnya pada Januari 2023. Sedangkan angka tertinggi terjadi pada Januari 2022 sebesar 73,9 persen.
Apabila dirinci dari masing-masing sektor, kepuasan publik tertinggi disumbangkan oleh sektor kesejahteraan sosial, di mana terdapat 78 persen repsonden yang menyatakan puas, naik 0,7 persen dibandingkan survei sebelumnya.
Survei juga mencatat sebanyak 74,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah di bidang politik keamanan. Tetapi, angka ini turun 4,8 persen dibandingkan survei bulan Januari 2023.
Baca Juga: Survei SMRC: Ganjar Paling Dipercaya akan Melanjutkan Program Jokowi
Sementara itu, kepuasan publik di sektor penegakan hukum naik dari 55,1 persen menjadi 59 persen. Lalu, di sektor perekonomian naik dari 53,5 persen menjadi 59,5 persen.
"Kepuasan terhadap kinerja pemerintah tampak pada sebagian besar bidang persoalan. Pemerintah dinilai responsif dalam mengatasi berbagai problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat," tulis Litbang Kompas.
Dari 20 indikator penilaian yang terangkum dalam empat sektor di atas, setidaknya ada 15 indikator penilaian yang tingkat kepuasannya meningkat pada bulan ini.
Sementara itu, terdapat lima persoalan yang dinilai cenderung menurun, yakni menjamin warga bebas berpendapat dari 71 persen ke 70,5 persen. Lalu, mengembangkan budaya gotong royong dari 76 persen ke 74 persen.
Kemudian, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dari 80,1 persen ke 79,4 persen. Lalu, meningkatkan kualitas pendidikan dari 76 persen ke 74,2 persen.
Selanjutnya, ada memeratakan pembangunan antarwilayah dari 65,4 persen ke 64,4 persen. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 April-10 Mei 2023.
Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 30 provinsi Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen.
Utang pemerintah 2023 naik
Dibalik kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi-Maruf Amin yang meningkat, utang pemerintah 2023 ini juga naik. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, posisi utang pemerintah berada di level Rp 7.879,07 triliun hingga akhir Maret 2023.
Jumlah tersebut menandakan bahwa utang pemerintah naik Rp 17,39 triliun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.861,68 triliun.
Adapun rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 39,17%. Rasio tersebut mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan catatan pada bulan lalu yang sebesar 39,09%.
"Berdasarkan batasan utang yang ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang sebesar 60% PDB, utang pemerintah berada di dalam batas aman dan terkendali," tulis Kemenkeu dalam APBN KiTa yang dikutip Rabu (26/4).
Kemenkeu juga menyampaikan pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.
Baca Juga: Pengusaha Nilai Puasa dan Lebaran Momentum Mendongkrak Ekonomi
Secara rinci, utang pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 89,02% dan pinjaman 10,98%.
Adapun jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN senilai Rp 7.013,58 triliun. Terdiri dari SBN domestik mencapai Rp 5.658,77 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.600,97 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp 1.057,80 triliun.
Sementara itu, utang pemerintah dalam bentuk valas mencapai Rp 1.354,81 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.056,40 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp 298,42 triliun.
Kemenkeu mencatat utang pemerintah melalui pinjaman terdiri dari dua jenis, yakni pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Secara rinci, pinjaman dalam negeri mencapai Rp 21,31 triliun.
Adapun pinjaman luar negeri mencapai Rp 844,17 triliun yang terdiri dari bilateral Rp 264,69 triliun, multilateral sebesar Rp 527,13 triliun, dan commercial banks Rp 52,35 triliun.
Baca Juga: Kemenparekraf Prediksi Perputaran Uang Selama Libur Lebaran Mencapai Rp 240,1 Triliun
Komposisi utang pemerintah yang didominasi oleh utang domestik yaitu 72,09%. Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS turut berkontribusi menurunkan jumlah nilai utang pemerintah yang beredar per akhir Maret 2023.
Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Maret 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
