kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45769,82   10,44   1.37%
  • EMAS915.000 -0,44%
  • RD.SAHAM -0.01%
  • RD.CAMPURAN 0.00%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.03%

Survei Alvara: Nadiem Makarim masuk jajaran menteri dengan kepuasan publik tertinggi


Kamis, 13 Februari 2020 / 20:21 WIB
Survei Alvara: Nadiem Makarim masuk jajaran menteri dengan kepuasan publik tertinggi
ILUSTRASI. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Survei Alvara Research Center sepanjang Januari 2020 menempatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim sebagai satu dari 10 menteri Kabinet Indonesia Maju dengan kinerja memuaskan. Survei yang sama juga menempatkan pendidikan sebagai sektor dengan tingkat kepuasan publik tertinggi.
  
Chief Executive Officer Alvara Research Center Hasanuddin Ali menyatakan, dengan menggunakan skala 1 (sangat tidak puas sekali) sampai 6 (sangat puas sekali) diperoleh Top 10 Menteri yang menonjol dengan persepsi kinerja yang memuaskan publik. 

Baca Juga: Alfara Research: Ini daftar menteri yang masuk jajaran top 10 terbaik

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (skor 4,02), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (skor 3,95) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (skor 3,94) menjadi tiga menteri paling tinggi diapresiasi publik kinerjanya. 

"Sebagian besar menteri dari profesional punya tingkat kepuasan publik yang tinggi," ungkap Hasanuddin dalam siaran persnya, Kamis (13/2). Hal ini terbukti dengan hampir semua dari 10 menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi berasal dari kalangan profesional. 

Riset Alvara juga mencatat apresiasi terhadap Nadiem  sejalan dengan kepuasan publik terhadap sektor pendidikan.Tingkat kepuasan publik terhadap pendidikan mencapai 84,4%, kedua tertinggi setelah transportasi publik sebesar 84,8%.
 
Hasanuddin menjelaskan, salah satu kebijakan pendidikan yang diapresiasi publik adalah rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021. Penghapusan UN adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar yang digulirkan Nadiem. 

Baca Juga: Agar dana BOS transparan, Kemendikbud merancang platform teknologi

Survei Alvara didasarkan pada hasil survei yang dilakukan  pada akhir Januari hingga awal Februari dengan 1.000 responden dan margin error 3,16%, serta tingkat kepercayaan 95%. Adapun data diperoleh melalui wawancara tatap muka yang dilakukan dengan multistage random sampling di 13 provinsi Indonesia.

Rencana penghapusan UN mendapatkan dukungan luas dari asosiasi guru. Di antara yang mendukung adalah Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)  dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang menilai angka Nadiem menghapus UN  sangat berani mengingat perputaran uangnya sangat besar.

"Banyak pihak terganggu dan tak nyaman dengan penghapusan UN, seperti lembaga bimbingan belajar dan mantan petinggi negara yang bersikukuh mempertahankan UN," kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim dalam sejumlah kesempatan.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×