Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP) Hendrar Prihadi melakukan inisiasi efisiensi belanja pemerintah.
Upaya tersebut dilakukan dengan penggabungan atau konsolidasi paket produk sejenis di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai bentuk strategi penguatan dan pemerataan perekonomian nasional.
Hendi sapaan akrab Hendrar mengatakan, konsolidasi pengadaan pemerintah untuk laptop sudah dilakukan dua minggu yang lalu. Dimana terdapat efisiensi Rp 626 miliar.
Kemudian pada Rabu (7/6) mulai dilaunching konsolidasi pengadaan pupuk NPK, Kesehatan (USG 2 Dimensi dan Antropometri Kit) dan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting.
Baca Juga: Pemprov Jatim Terapkan Pembayaran Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa
"Total sampai per Rabu (7/6) jumlah efisiensi yang bisa kita lakukan kalau ini kemudian kita launching dan bisa dilaksanakan bersama-sama sudah mencapai Rp 1,69 triliun," kata Hendi dikutip dalam Kanal YouTube LKPP, Kamis (8/6).
Adapun rincian dari total efisien konsolidasi pengadaan pemerintah untuk produk belanja tersebut ialah Laptop produk dalam negeri (PDN) sebesar Rp 626 miliar, Pupuk NPK sebesar Rp 95 miliar, Alat Kesehatan Rp 913,1 miliar (USG 2 Dimensi dan Antropometri Kit), dan BKB Kit Stunting sebesar Rp 63,7 miliar.
Ia mengatakan, jumlah efisiensi tersebut masih bisa ditingkatkan lagi. Misalnya saja seperti di Jawa Tengah sedang dilakukan role model konsolidasi pengadaan seragam dan batik untuk PNS dan lingkup sekolah.
Selain itu ke depan konsolidasi pengadaan akan dilakukan juga Lisensi Office Workspace, akomodasi hotel, logistik pemilu, aspal Buton, juga BBM dan pelumas untuk kebutuhan TNI.
"Jawa Tengah sudah mendeklarasikan sebagai role model seragam batik untuk PNS di lingkup sekolah. Kemudian ada lisensi dari office workspace," imbuhnya.
Adapun nilai rencana umum pengadaan di LKPP tahun ini ialah Rp 1.066,4 triliun. Dimana progres pelaksanaan per 29 Mei 2023 mencapai Rp 284,52 triliun atau 26,67% dari perencanaan.
Baca Juga: Penerapan Kerja di Mana Saja untuk ASN Diprediksi Terlaksana Saat Pemindahan ke IKN
Oleh karenanya LKPP mengeluarkan surat percepatan pelaksanaan penyerapan anggaran pemerintah melalui Surat Edaran Kepala LKPP RI Nomor 17 tahun 2022 yang meminta K/L/PD melaksanakan 4 hal, yaitu Tender Dini, Kontrak Payung, Konsolidasi Pengadaan, dan memaksimalkan penggunaan metode e-Purchasing.
Dimana konsolidasi pengadaan sendiri masuk dalam strategi penyerapan anggaran dan peningkatan kualitas belanja pemerintah oleh LKPP.
Hendi mengatakan, seperti arahan Presiden Joko Widodo proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang jumlahnya besar diterapkan dengan transparan dan efisien. Pasalnya Rp 400 triliun yang dipakai dalam proses PBJ apabila digunakan untuk produk dalam negeri bisa menyerap 2 juta tenaga kerja, dan mengungkit ekonomi sekitar 1,5%-1,8%.
"Jadi kalau Rp 1.000 triliun di tahun ini, 90% target PBJ bisa Pro PDN dan UMK-Koperasi maka akan ada 5 juta tenaga kerja yang terserap dan 2045 Indonesia emas akan terwujud,” kata Hendi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
