Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Asnil Amri
JAKARATA. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2014 setoran pajak turun Rp 50,39 triliun.
Karena setoran turun, Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengusulkan untuk menekan pengeluaran Negara dengan cara mengurangi subsidi BBM yang dinilai membengkak drastis hampir empat kali lipat dari anggaran semula.
Asal tahu saja, anggaran subsidi BBM dalam RAPBN-P 2014 naik dari semula Rp 74,3 triliun menjadi Rp 285 triliun. Anggaran subsidi naik lantaran kurs rupiah yang melemah serta lifting minyak yang tidak terpenuhi.
Penerimaan negara tak mampu menutupi beban belanja subsidi BBM yang terus naik setiap tahunnya. Menteri Keuangan, Chatib Basri mengakui, persoalan BBM menjadi soal yang krusial.
Namun, persoalan waktu menjadi hambatan. Bulan Juli mendatang sudah dilakukan pemilihan presiden. Fokus pemerintah sudah pada pemilihan pemerintahan baru. Akan tetapi opsi kebijakan yang realistis dilakukan pada konteks politik sekarang ini adalah dari segi volume.
"Pengendalian konsumsi BBM. Tapi nanti kita lihat semua kemungkinannya," tutur Chatib. Adapun pada Selasa depan (3/6) pemerintah akan membahas kebijakan pengendalian subsidi BBM bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat badan anggaran (banggar).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
