kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.705.000   1.000   0,06%
  • USD/IDR 16.290   30,00   0,18%
  • IDX 6.750   -53,40   -0,78%
  • KOMPAS100 997   -8,64   -0,86%
  • LQ45 770   -6,78   -0,87%
  • ISSI 211   -0,72   -0,34%
  • IDX30 399   -2,48   -0,62%
  • IDXHIDIV20 482   -1,69   -0,35%
  • IDX80 113   -1,02   -0,90%
  • IDXV30 119   -0,06   -0,05%
  • IDXQ30 131   -0,75   -0,57%

Menkeu akui sulit naikkan pendapatan pajak


Senin, 26 Mei 2014 / 15:14 WIB
Menkeu akui sulit naikkan pendapatan pajak
ILUSTRASI. Promo Kartu Mastercard di Traveloka, Dapatkan Diskon Hingga Rp 500.000


Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui sulitnya meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Menurutnya, memperbaiki kebijakan fiskal hasilnya tidak bisa langsung terlihat sebagaimana kebijakan di bidang moneter.

Hal itu dia katakan Menkeu menanggapai sejumlah pandangan mini fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang meminta pemerintah mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan negara termasuk salah satunya dari pajak.

"Kebijakan pajak beda dengan kebijakan moneter. Kalu kebijakan moneter, interest rate dinaikkin sekarang, sektor riil langsung ngerem. Suku bunga diturunin sekarang kredit langsung ngalir," kata dia ditemui usai sidang paripurna, di Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2014).

"Kalau kebijakan pajak diambil sekarang, efeknya baru tahun depan. Karena mengumpulkan pajaknya tahun depan," sambung Chatib.

Lebih lanjut dia mengatakan, setelah diterapkan setahun kemudian, belum tentu bisa dilakukan semua. Hal itu, lanjut Chatib, pegawai pajak masih harus mengumpulkan uang dari perusahaan, orang pribadi.

"Jadi needs time. Itu sebabnya kebijakan moneter sifatnya lebih short term daripada fiscal policy," ujarnya.

Mantan kepala BKPM itu mengatakan, soal pajak memang tidak mudah. Dirjen Pajak Fuad Rachmani pun sudah melakukan segala cara upaya untuk mengejar target penerimaan pajak yang tumbu Rp 60 triliun, dibanding tahun lalu.

Namun begitu, hasilnya memang baru terlihat pada tahun mendatang. "Harus pelan-pelan, tapi ada beberapa langkah misalnya WP orang pribadi, kemudian e-faktur kemudian e-online," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah Fraksi DPR RI memberikan pandangannya soal peningkatan pajak. Beberapa diantaranya adalah Fraksi Hanura, Fraksi PAN, dan Fraksi Gerindra. Bahkan, Fraksi Gerindra meminta pemerinta untuk menindak tegas korporasi pengemplang pajak, untuk meningkatkan peneriman negara. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Mastering Finance for Non Finance Entering the Realm of Private Equity

[X]
×